Archipelagotimes.com – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) menegaskan bahwa masyarakat Indonesia memiliki kedaulatan penuh untuk memilih langsung kandidat yang diusung melalui pemilu. Hal ini ditegaskan oleh Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif PDIP, Deddy Sitorus, dalam sebuah konferensi pers pada Jumat (13/12) malam, merespons wacana Presiden Prabowo Subianto yang mengusulkan agar kepala daerah dipilih oleh DPRD, bukan melalui pemilu langsung.
“Kami di PDIP tidak akan terburu-buru. Yang pasti, kami menganut prinsip kedaulatan rakyat sebagai prinsip utama dalam pemilu,” ujar Deddy dengan tegas. Ia menambahkan, “Vox populi, vox dei, suara rakyat, suara Tuhan. Kedaulatan rakyat itu diejawantahkan melalui pemilu langsung.”
Deddy juga menanggapi pernyataan Prabowo terkait tingginya biaya pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Menurutnya, biaya Pilkada yang tinggi disebabkan oleh hilangnya moral dan etika dalam kalangan kontestan pemilu. Banyak pihak yang, menurutnya, terjebak dalam hasrat politik dan kekuasaan hingga melanggar aturan dan perundang-undangan yang ada.
“Itu yang membuat biaya mahal. Jadi, jangan hanya menyalahkan rakyat atas biaya yang tinggi. Yang menaburkan uang itu justru elite politik sendiri,” jelas Deddy.
Meski demikian, Deddy menegaskan bahwa PDI Perjuangan tidak akan terburu-buru dalam mengambil sikap terkait usulan Prabowo. PDIP berencana menyampaikan sikap resmi mereka setelah ada usulan revisi Undang-Undang (UU) Pilkada. PDI Perjuangan juga akan mengkaji lebih lanjut apakah usulan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik.
Wacana Prabowo ini pun dianggap masih sangat panjang dan memerlukan waktu untuk diproses. Deddy meminta para pemangku kekuasaan untuk tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan yang berpotensi mengubah kedaulatan rakyat. “Serahkan itu kepada rakyat secara bijak. Yang perlu bijak itu partai politik dalam kontestasi, supaya jangan main jalan pintas dengan money politic,” tegasnya.
Sebelumnya, dalam pidatonya pada perayaan HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul pada Kamis (12/12), Prabowo mengusulkan agar kepala daerah dipilih oleh DPRD. Ia berpendapat bahwa sistem tersebut lebih efisien dan dapat mengurangi biaya, dengan mencontoh negara-negara seperti Malaysia, Singapura, dan India, yang menerapkan sistem serupa. “Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien, Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati,” ujar Prabowo.
