Archipelagotimes.com – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar, menyatakan dukungannya terhadap upaya evaluasi sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) di Indonesia. Ia sependapat dengan Presiden Prabowo Subianto yang menilai bahwa pemilihan langsung di tingkat pilkada menghabiskan terlalu banyak anggaran. Dalam sebuah pernyataan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Jumat (13/12/2024) malam,
Muhaimin menegaskan bahwa ide untuk mengevaluasi pilkada langsung sangat relevan dan PKB siap mendukung perubahan tersebut.
“PKB juga mendukung ide untuk mengevaluasi pemilihan langsung di level pilkada. Tentang mekanismenya, apakah melalui DPRD atau bagaimana, mari kita diskusikan bersama,” ujar Muhaimin. Ia mengungkapkan bahwa pemilihan kepala daerah melalui DPRD seperti yang diusulkan oleh Presiden Prabowo bukanlah hal yang mustahil untuk diterapkan di Indonesia. Menurutnya, salah satu ciri khas demokrasi di Tanah Air adalah proses musyawarah mufakat yang melibatkan banyak pihak.
Muhaimin juga mengutip pernyataan Prabowo yang menyebutkan bahwa proses pemilihan kepala daerah yang mengandalkan kompetisi langsung ini justru menambah beban, baik bagi pemenang maupun bagi yang kalah. “Pak Prabowo menyampaikan bahwa yang menang sakit kepala, yang kalah lebih-lebih sakit kepala. Lalu, jika demokrasi seperti ini terus berlangsung, akan sangat berbiaya tinggi,” tambahnya.
Politisi yang akrab disapa Cak Imin ini juga menyoroti dampak dari biaya tinggi dalam demokrasi. Menurutnya, sistem pilkada yang mahal justru akan menguntungkan kalangan yang memiliki banyak uang, sementara rakyat pada akhirnya dirugikan. “Demokrasi yang berbiaya tinggi hanya akan memenangkan para pemilik uang. Rakyat yang seharusnya menjadi penentu akhirnya akan dirugikan,” ungkapnya.
Muhaimin menekankan bahwa dalam mendiskusikan perubahan sistem pemilihan, harus ada keseimbangan antara efisiensi anggaran dan hak rakyat untuk memilih pemimpinnya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa perubahan yang diterapkan tidak mengurangi partisipasi rakyat dalam menentukan pemimpin daerah mereka.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dalam perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-60 Partai Golkar, kembali mengungkapkan pandangannya tentang pilkada di Indonesia. Ia membandingkan sistem pilkada di Indonesia dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan India, yang memilih gubernur dan bupati melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), bukan pemilihan langsung. Prabowo menilai sistem pilkada saat ini terlalu mahal dan mengundang para ketua umum partai politik untuk mendiskusikan sistem pilkada yang lebih efisien di masa depan.
Dengan semakin gencarnya wacana ini, terlihat bahwa evaluasi sistem pilkada menjadi salah satu topik penting yang perlu segera dibahas bersama demi tercapainya sistem demokrasi yang lebih efisien dan inklusif di Indonesia.
