Pasca pelaksanaan Pilkada serentak 2024, sejumlah pihak yang merasa tidak puas dengan hasil perhitungan suara memilih melanjutkan proses hukum ke Mahkamah Konstitusi (MK). Salah satunya datang dari Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Maluku.
Irfandi Fesanlau
