Archipelagotimes.com – Founder Nusa Ina Connection (NIC), Abdullah Kelrey secara tegas menyuarakan kekhawatirannya terhadap wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) yang dilakukan oleh DPRD. Menurutnya, gagasan ini sama saja seperti mengembalikan sistem pemerintahan ke masa Orde Baru yang jauh dari prinsip demokrasi.
“Kalau wacana ini terealisasi, sama saja kita kembali ke Orde Baru. Demokrasi yang sudah kita perjuangkan akan terancam. Rakyat harus tetap menjadi penentu utama dalam memilih pemimpin mereka,” ungkap Kelrey dalam rilisnya, Sabtu, (21/12/2024).
Kelrey menilai bahwa pemerintah, khususnya Kabinet Merah Putih, seharusnya lebih fokus pada penyelesaian masalah yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat. Saat ini, banyak masyarakat yang sedang menghadapi kesulitan ekonomi dan membutuhkan perhatian nyata dari pemerintah.
“Masyarakat saat ini hidup dalam kesusahan. Banyak yang mengeluhkan kondisi ekonomi dan kesenjangan sosial. Namun, yang membuat heran, pemerintah justru sibuk menghembuskan isu-isu politik yang tidak pro terhadap rakyat,” tambahnya.
Menjelang 100 hari kerja Kabinet Merah Putih, Kelrey menyerukan kepada rakyat untuk lebih aktif mengawasi dan mengkonsolidasikan suara mereka. Ia mendesak Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk segera menunjukkan langkah nyata terhadap program kerja yang telah dijanjikan saat kampanye.
“Rakyat perlu mempertanyakan sikap tegas pemerintah. Apa yang sudah mereka lakukan sejauh ini? Janji-janji kampanye harus segera direalisasikan agar tidak hanya menjadi retorika politik belaka,” pungkas Kelrey.
Seruan ini diharapkan dapat menjadi pengingat bagi pemerintah untuk lebih peka terhadap kebutuhan rakyat dan menjaga prinsip demokrasi yang sudah lama diperjuangkan oleh bangsa Indonesia.
