Archipelagotimes.com – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Ahmad Muzani, menepis tudingan bahwa fraksi partainya di DPR sedang menyudutkan PDIP terkait isu perubahan sikap mengenai kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025.
Muzani menegaskan bahwa Partai Gerindra hanya mengingatkan kembali bahwa kebijakan tersebut adalah bagian dari amanat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), yang sebelumnya telah disepakati bersama oleh berbagai fraksi, termasuk PDIP.
“Enggak ada [menyudutkan]. Saya baca semua, saya ikuti semuanya. Teman-teman Gerindra hanya ingin mengatakan bahwa ini kan produk undang-undang yang dirumuskan bersama, diinisiasi bersama,” ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Senin (23/12).
Ia juga menekankan bahwa semestinya tidak ada kesan bahwa kebijakan ini hanya menjadi tanggung jawab pihak tertentu. “Ini kan produk yang disepakati bersama. Jangan sampai terlihat seperti [kebijakan] sepihak,” imbuhnya.
Kendati demikian, Muzani mengaku tidak keberatan apabila PDIP menyampaikan pandangan baru mengenai kebijakan ini. Menurutnya, kritik dan masukan adalah bagian dari dinamika demokrasi yang sehat.
“Kalau mau menyampaikan pandangan, ya sampaikan saja. Tidak ada masalah. Tidak [ada niat menyerang],” tegas Muzani.
Muzani juga berbicara soal kemungkinan pemerintah melakukan penyesuaian tarif PPN pada 2026 atau tahun-tahun berikutnya, mengingat RAPBN 2025 telah disetujui. Sesuai Pasal 7 Ayat 3 UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang HPP, pemerintah memiliki wewenang mengusulkan perubahan tarif PPN dalam rentang 5–15 persen, tentunya dengan persetujuan DPR.
Ia memastikan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan memprioritaskan kebijakan yang mengutamakan kepentingan rakyat. “Semua kemungkinan akan dipertimbangkan. Presiden Prabowo pasti akan memilih langkah terbaik untuk rakyat,” ungkapnya.
Dengan pernyataan ini, Muzani ingin memastikan bahwa Partai Gerindra tetap konsisten mendukung kebijakan yang sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan berorientasi pada kemakmuran bangsa.
