Abdullah Kelrey : Founder Nusa Ina Connection (NIC).
Archipelagotimes.com – Dalam beberapa dekade terakhir, transformasi digital telah menjadi salah satu pilar utama pembangunan nasional di berbagai negara, termasuk Indonesia. Era digital membuka berbagai peluang untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan aksesibilitas dalam berbagai sektor, mulai dari ekonomi, pendidikan, hingga layanan publik. Namun, di balik kemajuan ini, muncul pula ancaman yang perlu diantisipasi secara serius agar pembangunan nasional tidak terhambat.
Data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika menunjukkan bahwa pada tahun 2024, pengguna internet di Indonesia mencapai 77% dari total populasi. Dengan angka tersebut, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu kekuatan ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara. Transformasi digital dapat mendorong peningkatan lapangan kerja di sektor teknologi, e-commerce, dan startup. Menurut laporan Google, Temasek, dan Bain & Company, nilai ekonomi digital Indonesia diproyeksikan mencapai USD 146 miliar pada tahun 2025.
Namun, perkembangan ini juga membawa tantangan serius, salah satunya adalah ketimpangan digital. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2023, sekitar 30% masyarakat di daerah terpencil masih belum memiliki akses internet. Ketimpangan ini berpotensi menciptakan kesenjangan ekonomi yang lebih lebar antara masyarakat perkotaan dan pedesaan. Pemerintah harus segera mempercepat pembangunan infrastruktur digital di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) untuk memastikan inklusivitas dalam pembangunan.
Keamanan siber menjadi ancaman lain yang tidak dapat diabaikan. Sepanjang 2023, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat lebih dari 2 juta serangan siber yang menargetkan instansi pemerintah dan sektor bisnis di Indonesia. Ancaman ini menunjukkan bahwa era digital memerlukan penguatan sistem keamanan dan literasi digital untuk melindungi data pribadi masyarakat serta stabilitas ekonomi nasional.
Di sisi lain, sektor pendidikan juga mengalami dampak signifikan dari digitalisasi. Data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mencatat bahwa 68% sekolah di Indonesia telah menggunakan platform digital dalam proses pembelajaran. Namun, keterbatasan perangkat dan koneksi internet di daerah tertentu menghambat efektivitas program ini. Perlu ada kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk memastikan semua pelajar memiliki akses yang sama terhadap pendidikan digital.
Digitalisasi juga mendorong inklusi keuangan melalui layanan fintech yang menjangkau masyarakat unbanked. Berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jumlah pengguna fintech di Indonesia meningkat 25% pada tahun 2023, dengan transaksi mencapai Rp500 triliun. Namun, regulasi yang kuat diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan data dan praktik pinjaman online ilegal yang merugikan masyarakat.
Dalam menghadapi era digital, penting bagi pemerintah untuk mengadopsi strategi pembangunan berkelanjutan yang mencakup aspek teknologi, ekonomi, dan sosial. Inisiatif seperti pembangunan pusat data nasional, peningkatan literasi digital, serta penguatan regulasi menjadi langkah strategis untuk memastikan manfaat transformasi digital dirasakan oleh semua kalangan.
Era digital adalah momentum bagi Indonesia untuk melesat sebagai negara maju. Dengan mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada, pembangunan nasional dapat bergerak lebih cepat menuju visi Indonesia Emas 2045. Digitalisasi bukan sekadar alat, tetapi fondasi bagi masa depan yang inklusif dan berkelanjutan.