Archipelagotimes.com – Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), menanggapi pembatalan pameran lukisan karya Yos Suprapto di Galeri Nasional pekan lalu. Ia mengaku baru mengetahui insiden tersebut melalui ajudannya, Mas Syarif. Jokowi menegaskan bahwa karya seni, termasuk yang bernuansa aspirasi politik, merupakan bentuk kreativitas yang perlu dihormati.
“Saya baru dengar tadi siang dari Mas Syarif soal ini. Menurut saya, itu adalah kreativitas seniman yang harus dihargai, apalagi jika itu bentuk aspirasi politik yang dituangkan dalam lukisan,” ujar Jokowi kepada awak media di kediamannya di Kelurahan Sumber, Jumat (27/12/2024).
“Demokrasi dan Penghargaan terhadap Seni.” Jokowi menekankan bahwa Indonesia sebagai negara demokrasi wajib memberikan ruang bagi ekspresi seni. Ia juga tidak mempermasalahkan jika ada lukisan yang dianggap mirip dengan dirinya.
“Ya, harus kita hargai. Kalau dipamerkan, ya tidak masalah, katanya kita negara demokrasi, kan? Hehe. (Soal lukisan yang mirip Bapak?) Saya kira itu biasa saja, tidak ada yang perlu diributkan,” katanya sambil tersenyum.
“Kreativitas Seniman Harus Didukung.” Ketika ditanya mengenai beberapa lukisan yang tidak bisa dipamerkan, Jokowi mengaku belum melihat langsung karya-karya tersebut. Namun, ia kembali menegaskan pentingnya mendukung kreativitas seniman.
“Saya tidak tahu lukisan mana yang dimaksud, tetapi pada prinsipnya, segala bentuk kreativitas seniman perlu diapresiasi,” ungkapnya.
“Tanggapan Mengenai Kelanjutan Pameran.” Terkait apakah pameran tersebut sebaiknya dilanjutkan, Jokowi menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada pihak yang berwenang. Ia berharap ada solusi yang adil untuk semua pihak.
“Kalau mau dipamerkan, ya tidak masalah. Tapi keputusan ada di tangan otoritas terkait, mungkin di galeri atau kementerian. Saya tidak tahu pasti,” tutup Jokowi.
Respon Jokowi ini mencerminkan sikapnya yang mendukung kebebasan berekspresi dalam bingkai demokrasi. Kasus ini sekaligus menjadi pengingat akan pentingnya menghormati karya seni sebagai wujud kreativitas dan suara masyarakat.