Archipelagotimes.com – Perjalanan kasus suap Harun Masiku terhadap mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan kembali memanas. Babak baru terungkap dengan penetapan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, sebagai tersangka. Langkah ini memunculkan spekulasi tajam: adakah agenda politik di balik penegakan hukum ini?
Kasus Harun Masiku telah menjadi duri dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Harun lolos dari operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 8 Januari 2020 dan hingga kini masih buron. Januari 2025 akan menandai lima tahun dirinya bersembunyi, sementara dugaan suap yang melibatkan elite PDIP semakin menyeruak.
Jejak Buron yang Membingungkan. Harun Masiku menjadi target OTT KPK karena diduga menyuap Wahyu Setiawan agar diloloskan menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Keterlibatan Harun mencuat setelah Nazarudin Kiemas, calon legislatif PDIP dari Dapil Sumatera Selatan I, meninggal dunia. Suara terbanyak kedua dari dapil tersebut, Riezky Aprilia, diputuskan KPU sebagai pengganti. Namun, PDIP melalui rapat pleno mengajukan Harun Masiku untuk menggantikan Nazarudin, bahkan sempat meminta fatwa Mahkamah Agung agar keputusan KPU berubah. Suap kepada Wahyu Setiawan diduga bagian dari upaya ini.
Meski demikian, Harun terus melarikan diri. Ia dilaporkan sempat berada di Kamboja, tetapi ada pula dugaan kuat ia masih bersembunyi di dalam negeri. Hingga kini, keberadaannya menjadi teka-teki besar.
Dalam perkembangan terkini, nama besar Hasto Kristiyanto muncul sebagai tersangka. Penetapan ini mengundang beragam reaksi publik. Abdullah Kelrey, Founder Nusa Ina Connection (NIC), mempertanyakan langkah KPK yang baru sekarang menindaklanjuti kasus lama tersebut.
“KPK dari dulu ke mana saja? Kasus ini sudah lama, kenapa baru sekarang ramai? Ini menjadi tanda tanya besar bagi rakyat Indonesia,” ujar Kelrey, Sabtu (28/12/2024).
Kelrey menambahkan bahwa dinamika pemberantasan korupsi di Indonesia penuh keanehan. “Apakah ini murni konflik hukum atau strategi politik terselubung? Kita harus kritis melihat apa yang terjadi di balik layar,” tegasnya.
Kelrey menambahkan, ini politisasi atau upaya bersih-bersih? Kasus ini tidak hanya soal penegakan hukum, tetapi juga menyentuh sensitivitas politik di akhir tahun. Selama dua pekan terakhir, isu ini mendominasi pemberitaan. Nama-nama besar seperti Harun Masiku, Yasonna Laoly, hingga Hasto Kristiyanto terus menjadi sorotan.
Pertanyaan besar mengemuka, apakah langkah KPK ini murni untuk memberantas korupsi atau ada agenda lain? Publik menunggu jawaban jelas di tengah gelombang spekulasi yang kian tajam. Yang pasti, perjalanan kasus ini akan menjadi barometer independensi KPK sekaligus ujian bagi PDIP menjelang tahun baru 2025.
Dengan aroma politik yang kental, rakyat perlu bersikap kritis terhadap setiap langkah yang diambil oleh KPK maupun elite politik. Apakah ini awal dari perlawanan hukum terhadap korupsi atau sekadar panggung drama untuk kepentingan tertentu?
Satu hal yang pasti, keadilan harus ditegakkan. Jika tidak, kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum akan semakin runtuh. Dan, bagi Harun Masiku, waktu buron yang tersisa semakin sempit. Apakah ia akan menyerah atau tetap bersembunyi? Kita tunggu babak selanjutnya. Tutup Kelrey
