Archipelagotimes.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengklarifikasi bahwa Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 tidak termasuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). Ia menegaskan, anggapan bahwa kawasan PIK 2 merupakan bagian dari PSN adalah keliru.
Menurut Airlangga, proyek yang mendapat status PSN di wilayah tersebut adalah ekowisata Tropical Coastland yang dikelola oleh PT Agung Sedayu Group dan berdekatan dengan PIK 2. “PIK itu bukan PSN, yang PSN itu proyek ekowisatanya,” kata Airlangga di Jakarta pada Jumat, 17 Januari 2025.
Airlangga mengungkapkan bahwa pemerintah akan mengevaluasi semua rencana proyek PSN, termasuk ekowisata di sekitar PIK 2. Evaluasi ini juga mencakup destinasi PSN lainnya, seperti Tanjung Kelayang (Bangka Belitung), Likupang (Sulawesi Utara), Tanjung Lesung (Banten), dan Lido (Jawa Barat). “Semua PSN akan kami kaji ulang secara komprehensif,” ujarnya.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah menyatakan niat untuk meninjau ulang PSN yang diwariskan dari era pemerintahan Joko Widodo. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menambahkan, evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap PSN memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Presiden Prabowo akan mengevaluasi proyek strategis nasional yang dinilai kurang relevan atau tidak berdampak langsung pada rakyat,” kata Dasco dalam sebuah seminar di Jakarta, Selasa, 7 Januari 2024. Ia juga menyadari bahwa langkah ini mungkin memicu kontroversi, tetapi Prabowo berkomitmen menjalankan evaluasi tanpa kompromi.
Penetapan status PSN terhadap properti PIK 2 pada Maret 2024 menjadi topik panas. Proyek yang dikembangkan oleh pengusaha Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma alias Aguan, mendapat sorotan setelah Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid menyebut adanya dugaan pelanggaran. Salah satunya adalah penggunaan lahan di kawasan hutan lindung untuk sebagian proyek PIK 2.
Selain itu, pemberian status PSN pada proyek ini juga memicu dugaan adanya “imbal balik” karena keterlibatan Agung Sedayu Group dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.
Polemik seputar status PSN PIK 2 menjadi sorotan publik, baik dari sisi regulasi hingga dampak lingkungan. Pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk mengevaluasi proyek strategis demi memastikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.
