Pancasila 0 – 1 Tambang: Kok Bisa?

×

Pancasila 0 – 1 Tambang: Kok Bisa?

Sebarkan artikel ini

Oleh : Ilham Husein (Rakyat Biasa)

Archipelagotimes.com – Pancasila, sang bintang utama dalam setiap pidato pejabat, sepertinya kena tackle keras di lapangan tambang. Sementara sila kelima berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” di banyak daerah, yang terasa malah “keadilan sosial bagi korporasi tambang saja.” Kok bisa?

Babak Pertama: Rakyat Kena Blunder

Mari kita mulai dari tribun rakyat. Bayangkan ada desa asri dengan sawah hijau dan sungai jernih. Lalu datang tambang dengan ekskavator segede gaban. Hasil? Alam porak-poranda, air jadi kopi susu (bukan yang enak), dan warga kehilangan mata pencaharian. Sebagian dapat kompensasi? Ya, tapi seringnya kayak uang kaget: habis dalam sekejap, penderitaan jangka panjang.

Di banyak daerah, masyarakat yang protes malah dicap “penghambat pembangunan.” Yang paling apes, ada yang dikriminalisasi. Lho, katanya negara ini demokratis? Kok kritik tambang bisa berujung bui?

Babak Kedua: Regulasi Kena Offside

Kalau bicara regulasi, Indonesia ini jagonya bikin aturan. Tapi soal tambang, seringnya regulasi malah jadi kartu merah buat rakyat, bukan korporasi. UU Minerba misalnya, makin lama makin asik buat perusahaan, tapi makin bikin rakyat gigit jari.

Izin tambang? Mudah banget buat perusahaan besar. Tapi giliran rakyat minta keadilan, kok kayak nunggu VAR yang nggak kelar-kelar? Bukan cuma itu, reklamasi pasca tambang seringnya cuma jadi wacana. Janjinya sih, bekas tambang bakal “hijau kembali.” Kenyataannya? Yang hijau malah rekening segelintir orang.

Babak Tambahan: Siapa yang Menang?

Kalau ini pertandingan sepak bola, jelas tambang unggul telak. Pancasila cuma jadi jargon, rakyat jadi penonton, dan alam jadi korban. Padahal, dalam skenario ideal, tambang harusnya dikelola dengan akal sehat dan hati nurani, bukan sekadar mengejar cuan tanpa batas.

Solusi? Ketegasan negara. Kalau benar berpihak pada rakyat, jangan kasih kartu bebas buat korporasi nakal. Transparansi dan penegakan hukum wajib jadi wasit yang adil. Kalau nggak, ya siap-siap aja: Pancasila terus-menerus kalah WO melawan tambang.

Jadi, kapan wasit bakal ambil tindakan?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *