Oleh : Ilham Husein (Rakyat Biasa)
Archipelagotimes.com – Pancasila, sebagai dasar ideologi negara Indonesia, sering kali dijadikan pedoman dalam berbagai kebijakan dan pengambilan keputusan. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, ada sebuah fenomena yang makin mengundang kontroversi: sektor tambang yang merajalela di berbagai daerah. Isu ini mencuat ketika berbagai perusahaan tambang mendapatkan izin yang kerap kali berkontradiksi dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya yang menyangkut hak atas tanah dan lingkungan hidup.
Pertarungan Antara Pancasila dan Tambang: Siapa yang Berdaulat?
Pancasila mengedepankan kesejahteraan rakyat, keadilan sosial, dan kelestarian alam sebagai nilai inti. Namun, sektor tambang sering kali berjalan berseberangan dengan nilai-nilai tersebut. Dalam beberapa kasus, perusahaan tambang diizinkan untuk beroperasi di tanah adat atau wilayah yang memiliki nilai ekologi tinggi. Keuntungan finansial yang mereka peroleh seolah-olah lebih diutamakan dibandingkan dengan hak masyarakat dan keberlanjutan alam.
Statistik mencatat, pada tahun 2022 saja, sektor tambang menyumbang lebih dari 6% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, namun di sisi lain, kerusakan lingkungan akibat eksploitasi tambang mencatatkan angka yang cukup memprihatinkan. Ratusan hektar hutan hilang setiap tahun, dan kualitas air di beberapa daerah tercemar parah.
Pancasila vs Keuntungan: Konflik yang Membuat Masyarakat Bingung
Kondisi ini menyisakan pertanyaan besar: siapa yang benar-benar berdaulat atas sumber daya alam kita? Apakah Pancasila, yang menjamin hak sosial dan lingkungan hidup, ataukah perusahaan-perusahaan tambang yang beroperasi demi keuntungan ekonomi jangka pendek?
Seringkali, pemerintah menghadapi tekanan dari industri tambang yang berjanji akan membuka lapangan kerja dan meningkatkan perekonomian lokal. Namun, realitanya, masyarakat sering kali terpinggirkan, mendapatkan dampak negatif dari kerusakan lingkungan, dan kehilangan akses terhadap tanah mereka yang dahulu subur.
Pada 2023, Indonesia tercatat sebagai salah satu negara dengan eksploitasi tambang terbesar di dunia, dengan cadangan mineral yang melimpah. Namun, apakah semua ini untuk kesejahteraan rakyat Indonesia? Atau hanya segelintir pihak yang menikmati hasilnya?
Masyarakat, Lingkungan, dan Pancasila: Apa Solusinya?
Untuk mengatasi konflik ini, kita perlu merujuk kembali pada nilai-nilai Pancasila, yang menjunjung tinggi keadilan sosial dan perlindungan terhadap alam. Pemerintah harus lebih tegas dalam mengawasi dan mengevaluasi izin tambang, memastikan bahwa kegiatan tersebut tidak merusak kehidupan masyarakat sekitar dan alam.
Penting untuk menciptakan kebijakan yang tidak hanya mengutamakan keuntungan ekonomi, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan ekologis. Sebuah pembangunan yang benar-benar berkelanjutan adalah yang mampu menyeimbangkan antara eksploitasi sumber daya alam dengan perlindungan hak asasi manusia dan keberlanjutan alam.
Pertarungan antara Pancasila dan sektor tambang bukanlah hal yang sederhana. Namun, dengan kesadaran yang lebih tinggi terhadap pentingnya keberlanjutan dan hak berdaulat atas alam, kita dapat berharap akan adanya jalan tengah yang mampu mengakomodasi kepentingan semua pihak, tanpa mengorbankan nilai-nilai luhur Pancasila.
Indonesia membutuhkan kebijakan yang tegas dan berkeadilan dalam mengelola sumber daya alam, sehingga dapat membangun negara yang adil, makmur, dan berkelanjutan untuk generasi mendatang.
