Archipelagotimes.com – Dalam Diskusi Publik bertema “Pemerataan Hilirisasi Menuju Indonesia Emas Tahun 2045” yang diselenggarakan oleh PT Pertamina bekerja sama dengan Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Jakarta Selatan, Achmad Fanani Rosyidi, pengamat kebijakan publik sekaligus Founder Masyarakat Untuk Demokrasi Indonesia (MUDA), mengungkapkan pandangannya terkait dampak kebijakan hilirisasi terhadap pembangunan Indonesia di masa depan.
Fanani menyoroti pentingnya memanfaatkan momentum bonus demografi pada 2045, saat diperkirakan sekitar 60% penduduk Indonesia berada dalam usia produktif. Menurutnya, bonus demografi ini bisa menjadi keuntungan besar bagi Indonesia untuk meraih status sebagai negara maju, atau malah berbalik menjadi bumerang yang mengancam kemajuan bangsa.
“Bonus demografi bisa menjadi kesempatan besar jika sumber daya manusia (SDM) unggul, lapangan kerja tersedia, dan pertumbuhan ekonomi inklusif tercipta. Namun, jika ditangani dengan buruk, kita bisa menghadapi ancaman ‘Indonesia Cemas’, dengan tingginya tingkat stunting, pengangguran, ketimpangan sosial, dan kerusakan lingkungan yang mengancam daya dukung alam,” jelas Fanani.
Kebijakan hilirisasi yang digadang-gadang sebagai salah satu solusi untuk pemerataan kesejahteraan melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan nilai tambah sumber daya alam, dinilai oleh Fanani masih memiliki banyak kekurangan. Ia mencontohkan kasus hilirisasi nikel di Teluk Weda, Pulau Obi, Maluku Utara, yang justru memicu kerusakan ekosistem, pencemaran limbah tambang, serta pelanggaran hak-hak masyarakat adat.
“Nelayan di sekitar tambang kehilangan mata pencaharian akibat kontaminasi limbah tailing, sementara janji kesejahteraan yang dijanjikan oleh proyek hilirisasi malah berbanding terbalik dengan meningkatnya kemiskinan dan konflik agraria,” ujar Fanani, merujuk pada data yang menunjukkan kerugian besar bagi masyarakat setempat.
Fanani menegaskan bahwa hilirisasi tidak boleh menjadi jargon semata, melainkan harus diterapkan dengan prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan. “Pemerintah harus mengawal dengan ketat setiap kebijakan hilirisasi, terutama dalam sektor sawit, bauksit, migas, dan mineral lainnya. Jika tidak, kita akan menghadapi krisis ekologi yang mengancam masa depan bangsa,” tambahnya.
Pengamat yang juga aktif di berbagai forum demokrasi ini mengajak generasi muda, khususnya mahasiswa, untuk bersikap kritis dan aktif dalam mengawal kebijakan hilirisasi. Menurut Fanani, generasi muda memegang peranan penting dalam memastikan pembangunan berjalan dengan prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan.
“Bonus demografi hanya akan bermakna jika generasi muda terlibat aktif dalam memastikan pembangunan berkeadilan. Jangan sampai kita mewariskan sebuah Indonesia yang ‘emas di atas kertas’, tapi penuh kecemasan di lapangan,” tutup Fanani.
Fanani juga mendorong kolaborasi antara akademisi, masyarakat sipil, korporasi, dan pemerintah untuk merancang model hilirisasi yang berkelanjutan dan adil, demi memastikan Indonesia dapat mencapai tujuannya untuk menjadi negara maju pada 2045.
Dengan semakin banyaknya tantangan yang harus dihadapi, peran kolaboratif dan keberlanjutan dalam setiap kebijakan menjadi kunci utama untuk mencapai Indonesia Emas 2045 yang sesungguhnya.
