Archipelagotimes.com – Dalam lanskap politik modern, kebohongan tak lagi dipandang sebagai dosa, tapi sebagai “strategi yang sah”. Dari janji manis yang tak ditepati hingga narasi palsu yang sengaja disebarkan, banyak politisi kini memanfaatkan manipulasi informasi demi merebut suara pemilih. Ironisnya, masyarakat sering kali menganggap ini sebagai bagian biasa dari permainan politik, seakan etika bisa dikompromikan demi kemenangan.
Normalisasi kebohongan politik menunjukkan krisis kepercayaan dan degradasi moral dalam demokrasi. Ketika publik mulai menerima dusta sebagai taktik sah, kita perlahan mengikis fondasi integritas politik. Hal ini tidak hanya merugikan pemilih, tapi juga membuka ruang lebih luas bagi populisme, polarisasi, dan kampanye berbasis hoaks yang merusak proses demokratis secara menyeluruh.
Sudah saatnya publik lebih kritis dan menuntut transparansi. Demokrasi yang sehat butuh politisi yang jujur, bukan ahli retorika yang piawai berdusta. Bagaimana menurutmu? Apakah kita memang harus “memaklumi” kebohongan dalam politik, atau justru saatnya kita menarik garis tegas? Tinggalkan pendapatmu di kolom komentar!
