Archipelagotimes.com – Dugaan praktik percaloan dalam pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM) kembali mencuat di wilayah hukum Polda Sumatera Selatan. Pengurus Pusat Perkumpulan Mahasiswa Indonesia (PP-PMI) menyampaikan temuan mengejutkan soal maladministrasi dan praktik percaloan terbuka di Satpas Polrestabes Palembang dan Polres Banyuasin.
Ketua Umum PP-PMI, Ali Moma, menyebutkan bahwa proses pengurusan SIM di dua wilayah tersebut tidak mengikuti prosedur yang diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012. Ia menyebut, mulai dari tahapan tes teori, ujian praktik, hingga pengisian formulir dinilai tidak dijalankan sebagaimana mestinya.
“Kami menemukan praktik percaloan yang dilakukan secara terang-terangan, bahkan ada oknum aparat yang mengarahkan pemohon SIM untuk lewat jalur ‘cepat’ dengan tarif yang jauh lebih mahal dibandingkan tarif resmi PNBP,” ungkap Ali dalam konferensi pers, Selasa, (27/5/2025).
Lebih lanjut, Ali menuding adanya kolaborasi antara oknum di Satpas dengan sejumlah sekolah mengemudi. Ia menyoroti praktik penerbitan sertifikat mengemudi fiktif yang digunakan hanya sebagai formalitas untuk meloloskan pemohon SIM, demi keuntungan pihak tertentu.
Ali juga membeberkan percakapan via WhatsApp dengan seseorang bernama Suwandi Eza, yang menyebut bahwa SIM yang diterbitkan oleh Polres Banyuasin seharusnya memuat kode Satpas. Namun, menurut PP-PMI, sejak 2024 penomoran SIM telah digantikan dengan sistem berbasis NIK KTP oleh Korlantas, sehingga pernyataan tersebut dinilai menyesatkan.
“Apakah ini bentuk pembodohan publik, atau justru menunjukkan bahwa oknum terkait tidak memahami regulasi terbaru?” sindir Ali.
Sebagai bentuk protes, PP-PMI mengumumkan akan menggelar aksi unjuk rasa di depan Mabes Polri, Jakarta, pada Rabu, 28 Mei 2025. Mereka menegaskan akan tetap bertahan hingga tuntutan mereka ditanggapi serius oleh institusi kepolisian.
“Kami tidak akan pulang sebelum ada langkah tegas dari Mabes Polri. Ini menyangkut integritas pelayanan publik,” tegas Ali menutup konferensi pers.
