Archipelagotimes.com – Pemerintah terus mendorong penguatan ekosistem halal di Indonesia. Salah satu langkah nyatanya adalah dengan percepatan sertifikasi halal, seperti yang dilakukan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di Jawa Tengah.
Deputi Bidang Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH, Mamat Salamat Burhanudin, menyebutkan bahwa pihaknya menargetkan 300 ribu pelaku usaha tersertifikasi halal pada tahun 2025 di Jawa Tengah. Angka ini mencakup sektor kuliner, kosmetik, hingga berbagai jasa, dengan fokus utama pada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
“Sebanyak 150 ribu di antaranya akan difasilitasi pembiayaannya oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota. Sementara sisanya didorong melalui kolaborasi dengan stakeholder seperti BUMN, BUMD, Baznas, hingga CSR perusahaan,” jelas Mamat dalam Rapat Koordinasi Fasilitasi Sertifikasi Halal Provinsi Jateng di Semarang, Senin (2/6/2025).
Secara nasional, BPJPH menetapkan target ambisius sebanyak 3,5 juta sertifikasi halal. Hingga saat ini, baru 1,2 juta sertifikat yang berhasil diterbitkan. Artinya, masih ada 2,3 juta yang harus dikejar melalui strategi percepatan dan sinergi dengan pemerintah daerah.
Dampaknya bukan hanya pada legalitas produk, melainkan juga pada kepercayaan konsumen serta pertumbuhan ekonomi. “Sertifikat halal itu jaminan bagi konsumen muslim. Mereka lebih tenang saat tahu apa yang dikonsumsi itu halal,” tambahnya.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, turut menegaskan pentingnya peran pemerintah dalam menjamin keamanan produk halal. Ia menyoroti kasus viral kuliner nonhalal di Surakarta yang sempat memicu keresahan publik.
“Ini jadi pelajaran penting. Kita sedang mengembangkan ekonomi syariah, termasuk pariwisata halal. Sertifikasi halal adalah fondasi utama,” ucap Sumarno.
Pemprov Jateng berkomitmen untuk membantu pembiayaan sertifikasi, khususnya bagi UMKM, lewat kolaborasi dengan Baznas maupun perusahaan swasta melalui program CSR. Tak hanya itu, ia juga mengusulkan kepada pemerintah pusat agar fasilitas sertifikasi halal diberikan secara gratis.
“Ini bentuk nyata kehadiran negara dalam melindungi rakyatnya,” tegasnya.
Senada, Pelaksana Harian Kepala Kementerian Agama Provinsi Jateng, Wahid Arbani, mengatakan pihaknya intens menyosialisasikan pentingnya sertifikasi halal kepada pelaku usaha, dari skala mikro hingga besar.
“Saat ini kita sedang menggugah kesadaran agar pelaku usaha tidak menunda-nunda untuk mengurus sertifikasi halal. Ini bukan soal administratif semata, tapi tentang tanggung jawab,” tutup Wahid.
