Archipelagotimes.com – Di tengah dunia yang makin terkoneksi dan digital, masih ada satu hal yang nyaris tak berubah: ketidakpastian nasib para pegawai honorer. Mereka ada di mana-mana, mulai dari sekolah negeri di Jakarta, rumah sakit di Nairobi, hingga universitas di London. Tapi satu hal menyatukan mereka: dilupakan sistem.
Ambil contoh India. Pemerintah di berbagai negara bagian mempekerjakan jutaan guru kontrak dengan upah yang bahkan lebih rendah dari upah minimum. Padahal, tugas mereka tak kalah berat dari pegawai tetap. Di negara bagian Haryana saja, lebih dari 80 ribu guru honorer menuntut pengangkatan tetap sejak 2022.
Kita melompat ke Afrika. Di Kenya, para pegawai kesehatan honorer menjadi ujung tombak penanganan pandemi COVID-19, tapi hingga hari ini banyak yang belum menerima gaji penuh atau kontrak yang layak. Padahal, mereka mempertaruhkan nyawa di garis depan.
Bagaimana dengan Eropa? Di Prancis, meski dikenal punya sistem kesejahteraan yang kuat, pekerja sektor publik non-permanen (honorer) tetap menjadi masalah. Mereka sering kali mendapatkan kontrak jangka pendek yang diperbarui terus-menerus tanpa kepastian pengangkatan.
Di Amerika Latin, seperti Brasil dan Argentina, sistem outsourcing merajalela di sektor pendidikan dan pelayanan publik. Akibatnya, banyak pekerja honorer hidup dari kontrak ke kontrak tanpa jaminan kesehatan atau pensiun.
Indonesia juga masuk daftar negara dengan beban tenaga honorer tinggi. Pemerintah mengklaim akan menyelesaikan persoalan ini sebelum 2025, namun realitanya di lapangan masih jauh dari harapan. Banyak honorer takut kehilangan pekerjaan tanpa tahu ke mana harus mengadu.
Masalah honorer bukan sekadar isu domestik. Ini masalah global. Ketika dunia sibuk membahas AI dan revolusi industri 4.0, nasib jutaan pekerja honorer masih tersangkut di sistem kerja yang ketinggalan zaman.
Dunia mungkin makin maju, tapi bagi para pegawai honorer, kemajuan itu seperti ilusi—terasa dekat, tapi tak pernah bisa diraih.
