Archipelagotimes.com – Honorer R2 dan R3 dari Papua Barat Daya dipastikan ikut meramaikan Aksi Jilid III yang digelar di Jakarta pada 10–11 Juni 2025. Aksi ini merupakan lanjutan dari dua gelombang sebelumnya yang belum membuahkan hasil konkret dari pemerintah pusat terkait kejelasan status kepegawaian para honorer.
Koordinator Honorer Papua Barat Daya, Josep Kafiar, menyatakan komitmennya untuk turut turun ke jalan bersama honorer se-Indonesia. “Saya, Josep Kafiar, menyatakan siap mendukung penuh Aksi Jilid III di Jakarta. Kami akan bergabung menyuarakan keadilan bagi para honorer R2 dan R3,” tegasnya melalui rekaman video yang dikirimkan ke Dewan Pengurus Pusat (DPP) Aliansi Gabungan R2 dan R3 Indonesia.
Bahri Permana, juru bicara Aliansi Gabungan R2 dan R3 Indonesia, membenarkan keikutsertaan delegasi dari Papua Barat Daya. “Tadi malam saya sudah berbicara langsung dengan Bang Josep. Mereka berencana berangkat pada 8 Juni agar bisa sampai tepat waktu untuk aksi tanggal 10,” ujar Bahri.
Kehadiran perwakilan dari Papua Barat Daya dinilai sebagai bentuk solidaritas nasional yang semakin menguat di kalangan tenaga honorer. Menurut Josep, problematika honorer hampir merata dari ujung barat hingga timur Indonesia—mulai dari ketidakjelasan status ASN hingga minimnya jaminan kesejahteraan.
“Kami sudah berjuang di tingkat daerah, mulai dari audiensi dengan kepala daerah sampai rapat dengar pendapat dengan DPRD. Tapi tanpa dukungan regulasi dari pusat, semuanya stagnan,” jelas Josep. Ia pun menyerukan agar semua honorer R2 dan R3 bersatu memperjuangkan kejelasan status ke pemerintah pusat, yang memiliki kewenangan penuh dalam regulasi dan penganggaran.
Tak hanya itu, Josep juga menyinggung adanya diskriminasi politis di daerah yang memperburuk nasib honorer. Ia menilai banyak keputusan terkait honorer didasarkan pada kedekatan politik, bukan kompetensi. “Dalam posisi kami sebagai honorer, kami sering kali tak berdaya secara struktural. Maka dari itu, aksi ini sangat penting untuk menuntut perlindungan hukum dan keadilan,” pungkasnya.
Dengan Aksi Jilid III yang kian dekat, suara para honorer semakin lantang menuntut kejelasan. Kini bola panas ada di tangan pemerintah pusat: akankah mereka mendengar atau kembali abai?