JabodetabekNasional

GPK RI Desak Evaluasi Dirkrimsus: Kapolda Maluku Jangan Biarkan Oknum Rusak Citra Polri Jelang HUT Bhayangkara 2025

×

GPK RI Desak Evaluasi Dirkrimsus: Kapolda Maluku Jangan Biarkan Oknum Rusak Citra Polri Jelang HUT Bhayangkara 2025

Sebarkan artikel ini
Gedung Mabes Polri
Gedung Mabes Polri, Jl. Trunojoyo, Kebayoran Baru Jakarta Selatan

Archipelagotimes.com – Menjelang HUT Bhayangkara ke-79, atmosfer perayaan di tubuh Kepolisian RI tak hanya diwarnai tumpeng, balon, dan syukuran. Sebaliknya, Gerakan Pemerhati Kepolisian Republik Indonesia (GPK RI) justru menyambut hari spesial ini dengan akan melaporkan dugaan tambang emas ilegal di Gunung Botak, Pulau Buru, Maluku, ke Bareskrim Mabes Polri.

“Bukan dengan pesta, tapi dengan langkah nyata. Kami bawa laporan ini sebagai hadiah koreksi dan peringatan bagi institusi,” ujar Koordinator GPK RI, Abdullah Kelrey.

GPK RI mendesak Mabes Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo agar segera menindak dugaan pembiaran praktik cukong emas ilegal yang semakin menggila di Maluku. Kelrey secara khusus juga meminta Kapolda Maluku Irjen Pol Eddy Sumitro Tambunan untuk mengevaluasi kinerja Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Maluku, yang dinilai abai dan diduga membiarkan mafia tambang beroperasi bebas.

“Ada indikasi kuat keterlibatan oknum dan jaringan mafia yang terkoordinasi rapi. Nama-nama seperti Haji Anas, Haji Komar, hingga Haji Markus disebut-sebut mengatur pasokan sianida dan membeli emas ilegal dari tambang Gunung Botak,” tegas Kelrey.

Tak hanya itu, GPK RI juga menyoroti dugaan keterlibatan keluarga anggota Polri dalam distribusi bahan kimia berbahaya, seperti sianida (CN), yang digunakan di kawasan tambang emas ilegal.Hal ini memperkuat dugaan bahwa praktik ini tidak berjalan tanpa perlindungan dari dalam.

Menariknya, ketika berita berseliweran terkait kasus ini, tim dari Reskrimsus Polda Maluku dikabarkan tengah berada di Kabupaten Buru untuk ‘melaksanakan tugas’. Kelrey pun mempertanyakan, “Apakah ini langkah penegakan hukum atau bagian dari skenario penyesuaian citra?”

“Kalau Kapolda tak bisa benahi ini, kami pastikan laporan ini akan kami kawal langsung ke Bareskrim. Nama baik institusi tak boleh dikorbankan hanya karena kelalaian dan permainan oknum,” lanjutnya.

Menurut GPK RI, Hari Bhayangkara seharusnya menjadi momen refleksi dan perbaikan institusional, bukan justru mencoreng citra kepolisian dengan pembiaran atas praktik ilegal. “Semua anggota Polri di Indonesia berjuang keras menjaga integritas institusi, jangan sampai dirusak oleh segelintir oknum,” tegas Kelrey.

Dalam momentum HUT Bhayangkara ini, GPK RI mengajak publik untuk tidak terlena oleh seremoni semata. “Kami akan bawa laporan, bukan balon. Ini bentuk cinta kami terhadap Polri yang bersih,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!