Archipelagotimes.com – Kritik keras dilontarkan Founder Nusa Ina Connection (NIC) Abdullah Kelrey terhadap langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengusut dugaan korupsi terkait Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Kelrey menilai KPK hanya menyasar “pemain pinggiran” dengan memanggil tiga staf khusus mantan Menteri Ketenagakerjaan, sementara aktor utama seolah dibiarkan lolos.
“Kalau KPK cuma gertak sambal dan berhenti di staf khusus, lebih baik bubarkan saja KPK. Rakyat sudah bosan dengan sandiwara penegakan hukum yang setengah hati,” tegas Kelrey.
Penyidikan yang dilakukan KPK ini terkait dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi dalam pengurusan RPTKA sepanjang 2019–2024. Tiga staf khusus yang dipanggil yakni LH (staf khusus Hanif Dhakiri), serta CR dan RT (staf khusus Ida Fauziyah). Risharyudi saat ini bahkan menjabat sebagai Bupati Buol periode 2025–2030.
Menurut Kelrey, pemanggilan staf khusus tanpa menyentuh para menteri dan pejabat utama justru menunjukkan lemahnya keberanian KPK. “Apakah KPK takut memanggil menteri? Apakah hukum hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas? Kalau KPK serius, panggil segera Ida Fauziyah dan Bupati Buol!” tandasnya.
