Archipelagotimes.com – Padepokan Hukum Indonesia (PADHI) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera turun tangan menyelidiki dugaan kasus korupsi dan praktik tambang ilegal di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Ketua PADHI, Mus Gaber, menyebut ada indikasi pembiaran yang berlangsung lama, bahkan sejak KPK berdiri belum pernah sekalipun menyentuh wilayah tersebut.
“Dengan APBD Berau sebesar Rp6,9 triliun dan populasi hanya 300 ribu jiwa, mustahil tidak ada praktik korupsi. Apalagi hingga kini belum ada satu pun kasus dari Berau yang ditangani KPK,” ujar Mus Gaber, Rabu (18/6/2025).
Mus menyebutkan bahwa PADHI mencatat sejumlah ketidakwajaran dalam penggunaan anggaran tahun 2024. Dari anggaran sebesar Rp4,7 triliun, tingkat serapan diketahui kurang dari 40 persen. “Ini menjadi tanda tanya besar. Ke mana sisa dana tersebut mengalir?” tambahnya.
Tidak hanya itu, PADHI juga menyoroti maraknya praktik tambang batu bara ilegal yang diduga didiamkan aparat. Salah satu contoh kasus yang diangkat adalah dugaan kredit macet PT BJU ke Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) sebesar Rp474,8 miliar, yang disebut-sebut menimbulkan kerugian besar bagi negara.
Sementara itu, perjalanan dinas fiktif anggota DPRD Berau juga menjadi perhatian. PADHI menyoroti hasil investigasi dari Center for Budget Analysis (CBA), yang menemukan adanya indikasi penggunaan invoice palsu pada belanja perjalanan dinas. Dari anggaran Rp13,5 miliar untuk perjalanan luar kota dan Rp491 juta untuk perjalanan dalam kota, ditemukan bukti akomodasi dari aplikasi Traveloka dan hotel tanpa dukungan dokumen resmi lainnya.
“Pengembalian uang bukan berarti menggugurkan unsur pidana. KPK dan Kejaksaan harus segera menindaklanjuti ini,” tegas Mus.
PADHI berharap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang menjanjikan perang terhadap korupsi dapat menaruh perhatian lebih besar terhadap kasus-kasus di daerah, terutama yang selama ini luput dari pantauan lembaga penegak hukum pusat.
