Archipelagotimes.com – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Yandri Susanto, menegaskan bahwa desa-desa di Indonesia harus menjadi pilar utama ketahanan pangan nasional. Hal ini ia sampaikan dalam acara penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) terkait pemberdayaan lahan dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Sarakan, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, Rabu (25/6/2025).
Yandri mengajak seluruh Kepala Desa untuk melek teknologi demi mendukung keberhasilan program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Program ini akan membutuhkan pasokan bahan baku dalam jumlah besar, seperti cabai, sayur, dan telur, untuk menjangkau lebih dari 83 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.
“Jika nantinya penerima manfaat sudah jutaan, maka butuh bahan baku yang sangat banyak. Ini peluang besar bagi desa untuk menjadi pelaku utama rantai pasok,” ujar Yandri.
Ia menekankan pentingnya membangun desa tematik sebagai pemasok komoditas strategis. Program ini juga akan diperkuat dengan kehadiran Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih), gagasan besar dari Presiden Prabowo, yang dirancang untuk memotong mata rantai tengkulak dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
Dalam kesempatan yang sama, Yandri juga menggarisbawahi bahwa para kepala desa tidak perlu lagi takut dalam mengelola Dana Desa. Ia menekankan peran program Jaksa Garda Desa sebagai mitra strategis desa dalam mencegah penyalahgunaan anggaran.
“Lewat Jaksa Garda Desa, Kades, BPD, dan pendamping desa bisa berkolaborasi langsung dengan Kejaksaan Agung untuk pembangunan yang akuntabel dan aman,” tambahnya.
Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel), Reda Manthovani, yang turut hadir, menyampaikan bahwa Kejaksaan siap mengawal program pemberdayaan desa, terutama pola tanam terpadu yang diyakini mampu mendorong peningkatan ekonomi warga Banten.
“Saya minta para jaksa menindaklanjuti MoU ini dan membimbing kepala desa agar Dana Desa digunakan sesuai peruntukannya,” kata Reda.
Sebagai simbol dimulainya program pemberdayaan ini, Mendes Yandri dan Jamintel Reda melakukan penanaman bibit bawang merah bersama sejumlah pejabat dan tokoh masyarakat.
Mendes Yandri juga didampingi oleh jajaran internal Kemendes, termasuk Dirjen PEID Tabrani, Irjen Teguh, Kepala BPSDM Agustomi Masik, dan Inspektur Wilayah V Husin Fahmi.
Dengan sinergi antara pemerintah, penegak hukum, dan sektor swasta, program ini menjadi tonggak penting menuju desa yang mandiri, modern, dan tangguh. Yandri berharap pendekatan teknologi, pemberdayaan ekonomi, dan pengawasan hukum dapat menjadi model baru pembangunan desa di seluruh Indonesia.
