Archipelagotimes.com – Peredaran narkoba di Indonesia dinilai kian menggila. Mulai dari pengguna, kurir, hingga bandar, seolah tak terbendung. Namun yang lebih mengkhawatirkan, muncul dugaan bahwa sebagian peredaran narkoba justru dilindungi atau bahkan dikendalikan oleh oknum aparat penegak hukum sendiri.
Direktur Eksekutif Etos Indonesia Institut, Iskandarsyah, menyatakan bahwa persoalan narkoba bukan sekadar isu sosial, tapi sudah menjadi masalah sistemik yang merusak sendi-sendi negara. Ia menyebut, “Narkoba bukan cuma menyasar rakyat biasa, tapi sudah menyusup ke institusi hukum. Kalau yang bersih saja sudah ikut bermain, bagaimana bisa kita berharap perubahan?”
Dalam keterangannya, Iskandar menyoroti ketidakadilan dalam penanganan hukum terhadap pengguna dan pelaku peredaran narkoba. Ia menilai, banyak aparat yang menggunakan hukum sebagai alat transaksional, bukan penegakan keadilan. “Rakyat kecil dipukul rata, entah pemakai, kurir, atau bandar. Tapi semua akhirnya bisa ‘beres’ jika ada uang,” ujarnya, Selasa (1/7/2025).
Iskandar mengkritik keras institusi Polri yang dinilainya terlalu sibuk membangun citra, namun minim reformasi nyata. “Lihat saja, setiap tahun HUT Bhayangkara dipenuhi seremoni. Tapi apa yang publik butuhkan saat ini bukan seremoni, melainkan evaluasi total,” tegasnya.
Ia bahkan secara terbuka meminta Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan penyegaran besar-besaran di tubuh Polri, termasuk mencopot Kapolri saat ini, dan menggantinya dengan sosok yang benar-benar berintegritas.
Menurut Iskandar, kasus yang melibatkan Irjen Pol Teddy Minahasa hanyalah puncak gunung es. “Kami menduga masih banyak kasus serupa di internal Polri yang belum terbongkar. Kalau narkoba masuk satu-dua kilo, bisa jadi ulah bandar. Tapi kalau berton-ton, itu tandanya ada sistem besar yang bermain.”
Ia menyayangkan bahwa Polri tidak mencontoh langkah reformasi cepat seperti yang dilakukan TNI pasca-reformasi. “TNI saja bisa berbenah cepat pasca-Dwifungsi ABRI. Tapi Polri? Justru makin sibuk berdandan di media,” kritiknya tajam.
Di tengah era keterbukaan informasi dan derasnya arus media sosial, menurutnya masyarakat sudah tidak bisa lagi dibohongi dengan pencitraan. “Rakyat kita sudah cerdas. Mereka bisa membedakan mana institusi yang benar-benar bekerja, dan mana yang sekadar tampil bagus di layar kaca,” pungkasnya
