Jakarta – Suasana rapat kerja antara Komisi XII DPR RI dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memanas pada Rabu (2/7/2025) di Gedung DPR, Jakarta.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia secara terbuka meluapkan kekesalannya terhadap jajaran di bawahnya dan PLN karena tidak memberikan data terkini terkait jumlah desa yang menjadi target program swasembada energi.
“Ini enggak tahu Dirjen saya yang enggak benar atau Dirut PLN-nya yang enggak benar,” sindir Bahlil di hadapan anggota dewan, sembari meminta Dirjennya dan Dirut PLN Darmawan Prasodjo untuk segera menghadap dirinya.
Pernyataan terbuka itu memicu reaksi keras dari berbagai kalangan. Salah satunya datang dari Abdullah Kelrey, Founder Nusa Ina Connection (NIC). Ia menilai sikap Bahlil justru memperlihatkan ketidakharmonisan di tubuh pemerintahan dan mencoreng wibawa Presiden Prabowo Subianto di mata publik maupun dunia internasional.
“Kalau menterinya saling tuding di depan umum, bagaimana program strategis bisa berjalan? Ini justru mempermalukan Presiden dan menunjukkan birokrasi yang amburadul,” tegas Kelrey, Kamis (3/7/2025).
Lebih lanjut, Kelrey mendesak Presiden Prabowo untuk segera mengevaluasi posisi Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM. Mereka juga meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) melakukan audit menyeluruh terhadap anggaran Kementerian ESDM.
Kelrey menilai lemahnya tata kelola birokrasi di bawah kepemimpinan Bahlil dapat membuka ruang lebar bagi praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
