Archipelagotimes.com – Dalam peringatan Hari Bhayangkara ke-79, kritik tajam diarahkan kepada jajaran kepolisian di Kalimantan Timur, khususnya Polda Kaltim dan Polres Berau. Lembaga Padepokan Hukum mendesak aparat kembali kepada jati diri sebagai pengayom dan pelindung masyarakat, bukan alat kekuasaan.
“Sudah saatnya polisi menjalankan tugas sesuai aturan. Jangan sampai hukum menjadi tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Polisi harus hadir sebagai teladan dan sahabat rakyat, bukan sebaliknya,” tegas Siswansyah dari Padepokan Hukum, Rabu (2/7/2025).
Siswansyah juga menyinggung realita yang terjadi di lapangan, di mana penegakan hukum di Kalimantan Timur dinilai tidak berjalan sebagaimana mestinya.
“Banyak laporan yang masuk ke kami. Aparat diduga bermain mata dengan pengusaha dan penguasa, sementara rakyat justru jadi korban. Ini jelas tidak adil dan merusak kepercayaan publik,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia meminta perhatian langsung dari Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo untuk mengevaluasi kinerja Polda Kaltim dan Polres Berau. Menurutnya, semangat perubahan yang digaungkan dalam HUT Bhayangkara ke-79 harus benar-benar diwujudkan, bukan sekadar slogan.
“Tagline perayaan Bhayangkara tahun ini luar biasa. Tapi kalau praktik di daerah seperti di Berau justru bertolak belakang, maka maknanya akan hilang. Kami minta Kapolri turun tangan,” tambah Siswansyah.
Perayaan Bhayangkara ke-79 menjadi momentum refleksi bagi institusi Polri untuk memperkuat komitmen sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Publik berharap, semangat itu bukan hanya di atas panggung seremonial, tetapi benar-benar terasa di tengah kehidupan rakyat.
