Jakarta – Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam (PP GPI) melakukan audiensi dengan Wakil Ketua DPR RI, Dr. H. Cucun Ahmad Syamsurizal, Rabu (2/7/2025), di Gedung Nusantara III, Jakarta. Pertemuan ini membahas sejumlah isu strategis, mulai dari regulasi ibadah haji, integrasi data nasional, hingga penguatan literasi politik generasi muda.
Dalam pertemuan hangat tersebut, Dr. Cucun menekankan pentingnya revisi Undang-Undang No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Ia mendorong agar revisi UU ini melibatkan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) secara lebih aktif.
“Kita butuh regulasi yang berpihak pada kebutuhan di lapangan, bukan hanya berbasis pendekatan teknokratis. KBIH harus diberi ruang karena mereka berhadapan langsung dengan jamaah,” ujar Cucun.
Cucun juga menyinggung Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial-Ekonomi Nasional (DTSEN). Menurutnya, DTSEN bisa menjadi kunci penanggulangan kemiskinan ekstrem secara lebih terukur dan tepat sasaran.
“Kami mendorong masyarakat sipil seperti GPI untuk ikut mengawal pelaksanaan DTSEN di level daerah agar lebih akurat dan adil,” katanya.
Dalam konteks transparansi dan keterbukaan parlemen, Cucun menyoroti program Open Parliament yang diusung DPR RI. Ia menyebut seminar “Open Parliament” yang digelar di Lembang, Jawa Barat, sebagai bukti komitmen DPR untuk lebih terbuka terhadap kritik dan aspirasi publik melalui kanal digital.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum PP GPI, Khoirul Amin, S.H., M.H., menyatakan kesiapan organisasinya untuk bersinergi dengan DPR dalam memperkuat partisipasi masyarakat melalui literasi politik dan pengawasan kebijakan publik.
“GPI siap menjadi mitra strategis DPR dalam legislasi dan kontrol kebijakan agar produk hukum benar-benar berpihak pada rakyat,” tegas Khoirul.
Dalam pembahasan pengawasan haji 2025, Dr. Cucun mengungkap bahwa DPR RI saat ini tengah menindaklanjuti sejumlah aduan dari jamaah, termasuk kasus pemulangan jamaah karena tidak tercatat dalam sistem resmi.
“Kami serius menindaklanjuti laporan jamaah, termasuk masalah administrasi yang masih kerap terjadi. DPR akan dorong perbaikan menyeluruh,” katanya
GPI menyatakan dukungannya terhadap penguatan sistem ibadah haji dan mengajak masyarakat lebih proaktif melaporkan kendala di lapangan.
Sebagai penutup, Khoirul Amin mengumumkan bahwa pelantikan pengurus PP GPI periode 2025–2030 akan digelar pada 26 Juli 2025. Ia mengundang seluruh pihak hadir dalam momen penting konsolidasi organisasi kepemudaan Islam ini.
“Ini awal kolaborasi baru antara GPI dan DPR untuk wujudkan Indonesia yang inklusif, adil, dan partisipatif,” tutupnya.
