ARchipelagotimes.com – Kepercayaan publik terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dibawah kepemimpinan Listyo Sigit Prabowo mengalami dinamika signifikan dalam beberapa tahun terakhir, bahkan sempat mengalami penurunan tajam akibat sejumlah kasus besar yang mengguncang citra institusi.
Menurut data survei yang dirilis sejumlah lembaga kredibel, tren kepercayaan masyarakat terhadap Polri menunjukkan gejolak dari waktu ke waktu:
Sebelum tahun 2022, Polri meraih tingkat kepercayaan masyarakat yang relatif tinggi, termasuk mencapai sekitar 80,2% pada Desember 2021 menurut survei Indikator Politik Indonesia — tertinggi dalam kurun satu dekade terakhir.
Namun setelah mencuatnya kasus pembunuhan Brigadir J yang melibatkan oknum kepolisian, survei menunjukkan kepercayaan publik turun drastis hingga di kisaran 53–56% pada 2022.
Penurunan ini tercatat selaras dengan sejumlah peristiwa lain, antara lain tragedi Kanjuruhan, kasus penyalahgunaan narkoba oleh oknum, serta insiden kekerasan dalam penanganan aksi unjuk rasa — faktor-faktor yang semakin mengikis citra Polri di mata masyarakat.
Reddit
Tahun 2025 pun menunjukkan indikator kepercayaan yang masih fluktuatif:
Survei GoodStats menunjukkan tren penurunan kepercayaan publik terhadap Polri dengan angka sekitar 72,2% pada 2025, turun dibanding survei sebelumnya dalam lima tahun terakhir.
Sementara Survei Litbang Kompas yang dirilis akhir Oktober 2025 menunjukkan adanya peningkatan kepercayaan masyarakat hingga 76,2%, meski Polri tetap masih menghadapi tantangan persepsi publik.
Survei LSI lain juga menunjukkan angka trust Polri di kisaran 65% pada 2025, relatif lebih rendah dibanding institusi penegak hukum lainnya seperti Kejaksaan Agung atau KPK dalam beberapa survei.
Perbedaan ini menggambarkan bahwa persepsi publik terhadap Polri masih bergejolak, tergantung metodologi dan periode survei yang berbeda-beda.
Narasumber Abdullah Kelrey dari Nusa Ina Connection (NIC) memandang bahwa turunnya kepercayaan publik tidak hanya terletak pada satu kasus besar, tetapi juga berkaitan dengan:
Kasus Pelanggaran Etika dan Kekerasan Aparat — Termasuk insiden penanganan unjuk rasa yang berujung fatal (mis. kematian Pandu dalam pengamanan aksi) yang memperkuat persepsi buruk terhadap profesionalisme polisi.
Kurangnya Transparansi dan Akuntabilitas dalam proses penanganan kasus yang melibatkan oknum internal institusi.
Kesan ‘No Viral, No Justice’ di mana respons Polri dinilai terkadang hanya cepat jika isu menjadi viral, daripada penanganan secara menyeluruh.
Persepsi Kinerja Penegakan Hukum yang masih dipandang kurang konsisten dalam menangani kejahatan tingkat tinggi dan pelanggaran internal
Menurut Abdullah Kelrey, “Polri perlu reformasi nyata yang tidak hanya kosmetik, tetapi struktural — mulai dari transparansi, penegakan kode etik internal yang tegas, hingga komunikasi efektif dengan publik untuk memulihkan legitimasi institusi.”
Kepercayaan publik adalah fondasi legitimasi setiap institusi penegak hukum. Turunnya trust terhadap Polri bukan sekadar angka statistik, tetapi berkaitan langsung dengan:
– Ketertiban Sosial
– Kepatuhan Hukum
– Stabilitas Keamanan Nasional
Tanpa kepercayaan publik yang kuat, efektivitas Polri dalam menjalankan fungsi utamanya sebagai penegak hukum dan pelindung masyarakat menjadi jauh lebih rentan terhadap kritik dan resistensi sosial.
