Archipelagotimes.com - Indonesia masih menyandang predikat sebagai negara dengan ekosistem mangrove terluas di dunia. Namun, di balik potensi tersebut, ancaman terhadap kelestarian mangrove masih terus membayangi. Alih fungsi lahan, pembangunan pesisir, tambak yang tidak berkelanjutan, pencemaran, hingga perubahan iklim menjadi tantangan besar yang harus dihadapi pemerintah bersama masyarakat.
Data Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) tahun 2025 menunjukkan bahwa Indonesia memiliki luas tutupan mangrove sekitar 3.455.628 hektare yang tersebar di 37 provinsi. Luasan tersebut ditetapkan melalui Peta Mangrove Nasional Tahun 2025 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 3438 Tahun 2025.
Sebelumnya, berdasarkan Peta Mangrove Nasional Tahun 2024 yang menjadi acuan pemerintah sepanjang 2025, luas mangrove Indonesia tercatat sekitar 3,44 juta hektare, atau sekitar 20–23 persen dari total mangrove dunia, menjadikan Indonesia sebagai pemilik ekosistem mangrove terbesar secara global.
Ancaman yang Masih Menghantui
KLH/BPLH mengungkapkan bahwa dalam kurun waktu sekitar empat dekade terakhir, Indonesia telah kehilangan lebih dari satu juta hektare mangrove akibat berbagai aktivitas manusia. Penyebab utamanya meliputi:
- Alih fungsi kawasan menjadi tambak dan perkebunan.
- Pembangunan kawasan industri dan permukiman pesisir.
- Abrasi pantai.
- Penebangan liar.
- Pencemaran lingkungan.
- Dampak perubahan iklim yang meningkatkan risiko kenaikan muka air laut.
Kerusakan mangrove tidak hanya menghilangkan habitat satwa pesisir, tetapi juga mengurangi kemampuan alam dalam menyerap karbon dan melindungi garis pantai dari gelombang besar maupun badai.
Peran Strategis Mangrove
Mangrove memiliki fungsi yang sangat vital bagi kehidupan masyarakat pesisir. Selain menjadi habitat berbagai jenis ikan, kepiting, udang, dan burung, hutan mangrove juga berfungsi sebagai benteng alami yang mampu mengurangi abrasi dan intrusi air laut.
Dalam konteks perubahan iklim, mangrove termasuk ekosistem dengan kemampuan penyimpanan karbon yang sangat tinggi (blue carbon). Oleh karena itu, keberadaan mangrove menjadi bagian penting dalam strategi Indonesia menekan emisi gas rumah kaca sekaligus mendukung target pembangunan rendah karbon.
Upaya Pemerintah
Sebagai langkah memperkuat perlindungan mangrove, KLH/BPLH pada tahun 2025 meluncurkan Peta Mangrove Nasional 2024 sebagai basis perencanaan konservasi dan rehabilitasi. Peta tersebut memuat informasi mengenai lokasi, luas, serta kondisi mangrove di seluruh Indonesia sehingga kebijakan rehabilitasi dapat dilakukan lebih tepat sasaran.
Selain itu, pemerintah juga menargetkan pemulihan sekitar 769 ribu hektare mangrove yang mengalami kerusakan melalui kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat.
Peran Masyarakat Menjadi Kunci
Pelestarian mangrove tidak dapat bergantung sepenuhnya pada pemerintah. Kesadaran masyarakat pesisir menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan ekosistem tersebut.
Berbagai daerah kini mulai mengembangkan ekowisata mangrove, pembibitan, hingga pemanfaatan hasil mangrove secara berkelanjutan sebagai sumber ekonomi masyarakat tanpa merusak lingkungan.
Melalui kolaborasi berbagai pihak, Indonesia diharapkan mampu mempertahankan statusnya sebagai negara dengan mangrove terluas di dunia sekaligus menjadikan ekosistem pesisir lebih tangguh menghadapi perubahan iklim.
Data Penting KLH/BPLH 2025
Indikator Data
- Luas mangrove Indonesia 3.455.628 hektare
- Persebaran 37 provinsi
- Porsi mangrove dunia 20–23%
- Kehilangan mangrove dalam ±40 tahun >1 juta hektare
- Target pemulihan kawasan rusak 769.000 hektare
Data tersebut menunjukkan bahwa tantangan pelestarian mangrove masih sangat besar. Dengan penguatan kebijakan, rehabilitasi berbasis data, serta keterlibatan aktif masyarakat, keberadaan mangrove diharapkan tetap menjadi benteng alami yang melindungi pesisir Indonesia sekaligus warisan penting bagi generasi mendatang.
Salam Lestari (RedaksiAT).
