Gambar Ilustrasi (AI) Ist.
Archipelagotimes.com - Nusa Ina Connection (NIC) meminta Presiden Prabowo Subianto melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Menteri Pertahanan dan Panglima TNI menyusul munculnya kembali persoalan keamanan dan simbol kebangsaan di sejumlah wilayah, khususnya Aceh dan Papua.
Founder Nusa Ina Connection (NIC), Abdullah Kelrey, menilai situasi tersebut tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Menurutnya, munculnya aksi yang berpotensi mengganggu simbol kedaulatan negara menunjukkan adanya persoalan yang perlu segera dievaluasi dari sisi deteksi dini, intelijen, koordinasi keamanan, hingga kebijakan pertahanan.
Kelrey bahkan meminta Presiden Prabowo mengevaluasi dan, bila diperlukan, mencopot pejabat keamanan terkait di daerah yang dinilai gagal menjalankan fungsi pencegahan, termasuk Kepala BIN Aceh, Pangdam dan Kapolda Aceh serta pejabat keamanan terkait di Papua.
“Kalau deteksi dini mereka lemah, harus dievaluasi. Jangan sampai negara baru bergerak setelah persoalan muncul di permukaan,” tegas Kelrey. Senin (17/08/2026).
Namun Kelrey juga mempertanyakan kemungkinan lain yang menurutnya perlu diperiksa secara serius. Ia meminta adanya audit dan pemeriksaan terhadap seluruh proses pengamanan serta penggunaan anggaran agar tidak muncul dugaan bahwa eskalasi keamanan justru dijadikan alasan untuk meminta tambahan anggaran.
Catatan penting: pernyataan mengenai kemungkinan adanya pihak yang “turut bermain” merupakan kekhawatiran atau dugaan yang disampaikan Kelrey dan belum dapat dinyatakan sebagai fakta tanpa bukti serta hasil pemeriksaan resmi.
Sorotan tersebut muncul setelah menerima laporan situasi di Aceh dan Papua menjelang HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Di Aceh, laporan tersebut menyebut terjadi kericuhan setelah upaya penggantian Merah Putih dengan bendera bulan bintang di kawasan Masjid Raya Baiturrahman. Aparat kemudian menggunakan sejumlah tindakan pengendalian massa dan dalam kericuhan tersebut dilaporkan terjadi kerusakan kendaraan serta pembakaran sepeda motor dinas TNI.
Sementara di Papua, laporan yang sama menyebut adanya larangan dari kelompok TPNPB-OPM terhadap masyarakat dan pejabat daerah untuk mengikuti upacara Merah Putih serta adanya ancaman terhadap pelaksanaan kegiatan HUT RI di sejumlah wilayah. Di sisi lain, aparat keamanan dilaporkan telah memperkuat pengamanan di beberapa wilayah Papua.
Belajar dari Timor Leste
Kelrey menilai Indonesia perlu belajar dari sejarah Timor Timur yang kemudian menjadi Timor-Leste.
Timor Timur berada di bawah pemerintahan Indonesia sejak 1975 hingga proses penentuan status politik pada 1999. Dalam konsultasi rakyat yang diselenggarakan PBB pada 30 Agustus 1999, mayoritas rakyat Timor Timur memilih menolak tawaran otonomi khusus dan bergerak menuju kemerdekaan. Data PBB mencatat hasilnya sekitar 78,5 persen menolak dan 21,5 persen menerima tawaran otonomi.
Setelah masa transisi yang berada di bawah administrasi PBB, Timor Timur secara resmi menjadi negara merdeka pada 20 Mei 2002 dengan nama Timor-Leste.
Bagi Kelrey, sejarah tersebut harus menjadi pelajaran penting bahwa persoalan identitas, ketidakpuasan masyarakat, konflik bersenjata, lemahnya deteksi dini, dan kegagalan membangun kepercayaan antara negara dengan masyarakat tidak boleh dibiarkan berkembang menjadi krisis yang lebih besar.
“Jangan tunggu sampai persoalan menjadi seperti Timor Timur. Kalau sudah muncul simbol-simbol perlawanan terhadap negara, jangan dianggap enteng. Negara harus hadir lebih awal, tetapi kehadiran negara juga harus dilakukan dengan pendekatan yang tepat, adil dan menghormati masyarakat,” ujar Kelrey.
Menurut Kelrey, mempertahankan keutuhan NKRI bukan hanya persoalan menambah pasukan atau anggaran pertahanan. Yang lebih penting adalah memastikan intelijen bekerja, pemerintah hadir, penegakan hukum berjalan adil, komunikasi politik terbuka, dan masyarakat merasa menjadi bagian dari Indonesia.
Ia meminta Presiden Prabowo tidak hanya mengevaluasi personel di lapangan, tetapi juga mengevaluasi sistem secara keseluruhan.
“Kalau ada persoalan keamanan, jangan hanya bertanya siapa yang harus ditambah anggarannya. Pertanyaannya adalah mengapa deteksi dininya gagal? Mengapa potensi konflik bisa berkembang sampai terlihat di depan publik? Itu yang harus dijawab,” kata Kelrey.
Kelrey menilai evaluasi tersebut penting dilakukan agar Merah Putih tidak hanya menjadi simbol yang dikibarkan setiap 17 Agustus, tetapi juga menjadi simbol hadirnya negara yang mampu memberikan rasa aman, keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
