Archipelagotimes.com – Kemacetan di Tanjung Priok bukan cerita baru. Sejak zaman kolonial Belanda, kawasan pelabuhan ini sudah menjadi titik padat aktivitas logistik. Pada tahun 1920-an, laporan arsitek kolonial menyebut antrean pedati dan truk pengangkut barang yang mengular di jalur-jalur utama. Setelah kemerdekaan, pada dekade 1970-an, kemacetan mulai terasa lebih parah ketika aktivitas ekspor-impor meningkat dan pelabuhan menjadi nadi ekonomi nasional.
Tahun 1995 tercatat sebagai periode paling padat sebelum milenium, ketika volume kendaraan meningkat dua kali lipat pasca pembangunan akses tol Cakung-Cilincing. Namun, alih-alih mengurai kemacetan, lonjakan truk kontainer membuat ruas jalan makin sesak. Pemerintah mencoba berbagai strategi, dari pelebaran jalan hingga sistem shift kendaraan logistik. Namun, hasilnya belum signifikan karena pertumbuhan kendaraan tak diimbangi infrastruktur baru.
Memasuki 2015, proyek revitalisasi Pelabuhan Tanjung Priok dan pembangunan jalur kereta barang sempat memberikan harapan. Data Dishub DKI menunjukkan penurunan 17% kepadatan lalu lintas di sekitar gerbang pelabuhan selama dua tahun pertama. Sayangnya, efek jangka panjang kembali tergerus oleh lonjakan e-commerce dan lonjakan kendaraan logistik pada masa pandemi COVID-19 2020–2021.
Di tahun 2025, kemacetan parah kembali melanda kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Penyebab utamanya disebut berasal dari lonjakan arus receiving-delivering kontainer di Terminal NPCT-1. Aktivitas logistik yang tak terkendali ini menyebabkan antrean truk mengular hingga berjam-jam, menghambat pergerakan barang dan berpotensi mengganggu rantai pasok nasional.Meski teknologi seperti Intelligent Transportation System (ITS) sudah diterapkan, efektivitasnya belum maksimal tanpa reformasi manajemen logistik nasional. Tanjung Priok adalah cermin, bahwa tanpa integrasi antarsektor dan kebijakan yang konsisten, sejarah kemacetan akan terus berulang.
