Archipelagotimes.com - Pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham terkait wacana pembentukan kabinet bayangan mendapat sorotan. Idrus sebelumnya mengingatkan agar kritik terhadap pemerintah tidak sekadar menjadi simbol politik, tetapi harus mampu menghadirkan solusi.
Ist
Menanggapi hal tersebut, Founder Nusa Ina Connection (NIC) Abdullah Kelrey menilai bahwa persoalan pemerintahan dan negara pada dasarnya merupakan tanggung jawab pemerintah bersama partai politik sebagai bagian dari sistem politik yang menjalankan fungsi pemerintahan dan representasi rakyat.
“Yang mencari solusi itu partai politik dan pemerintah, bukan rakyat. Kalau ada kelompok tertentu membentuk atau menyuarakan kabinet bayangan sebagai bentuk ekspresi dan kritik, biarkan saja rakyat berekspresi. Kenapa harus kaget? Ada apa sebenarnya?” ujar Kelrey. Selasa, (11/08/2026).
Menurut Kelrey, masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan kritik, gagasan, maupun alternatif pemikiran terhadap jalannya pemerintahan. Kritik tersebut seharusnya tidak langsung dipandang sebagai upaya menghakimi pemerintah, selama disampaikan secara bertanggung jawab dan sesuai koridor hukum.
“Rakyat sudah membayar pajak. Jangan rakyat terus yang disuruh berpikir bagaimana menyelesaikan persoalan negara. Pemerintah dan partai politiklah yang memiliki tanggung jawab politik untuk menghadirkan solusi atas persoalan yang dihadapi masyarakat.”
Ia menilai, kemunculan wacana shadow cabinet justru dapat dilihat sebagai bagian dari dinamika demokrasi. Perbedaan pendapat, kritik, dan munculnya kelompok yang menawarkan alternatif kebijakan merupakan sesuatu yang wajar dalam kehidupan demokratis.
“Kalau rakyat melihat ada persoalan lalu menyampaikan kritik atau membuat alternatif pemikiran, itu bagian dari ekspresi demokrasi. Jangan sedikit-sedikit rakyat yang dikritik karena dianggap tidak memberikan solusi. Justru pemerintah dan partai politik harus menunjukkan solusi konkret. Ada-ada saja kalau rakyat yang terus disuruh mikir, sementara mereka yang punya kewenangan justru sibuk memperdebatkan kritik rakyat.” tegas Kelrey.
Kelrey berharap pemerintah dan partai politik tidak alergi terhadap kritik. Menurutnya, kritik dari masyarakat seharusnya menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kebijakan, bukan semata-mata dipandang sebagai ancaman politik.
“Rakyat tidak meminta kekuasaan. Rakyat hanya ingin persoalannya diselesaikan. Jadi jangan takut dengan suara rakyat. Dengarkan, evaluasi, kemudian buktikan dengan kerja dan kebijakan yang benar-benar dirasakan masyarakat.”
Ia menegaskan, demokrasi bukan hanya tentang memenangkan pemilu, tetapi juga tentang kesediaan pemerintah mendengar suara masyarakat setelah memperoleh mandat.
“Rakyat sudah menjalankan kewajibannya. Sekarang pemerintah dan partai politik yang punya kewenangan, tinggal bekerja dan memberikan solusi,” pungkasKelrey.
