Archipelagotimes.com - Pengelolaan nilai tanah menjadi isu penting karena harga atau nilai tanah berkaitan dengan pembangunan, investasi, perpajakan, pengadaan tanah, serta kebijakan tata ruang. Pada 2026, Kementerian ATR/BPN menerbitkan Permen ATR/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 2026 yang mengatur antara lain subjek dan objek penilaian tanah, penyelenggaraan penilaian, pemanfaatan peta nilai tanah, serta pengaduan informasi nilai tanah.
Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah berupaya memperkuat sistem penilaian tanah secara lebih terstruktur. ATR/BPN juga memiliki Sistem Informasi Penilaian Tanah (SIPENTA) yang menyediakan fasilitas terkait tata usaha penilaian, pemetaan nilai tanah, dan dashboard penilaian tanah.
Persoalan nilai tanah menjadi semakin penting ketika pembangunan infrastruktur atau perubahan tata ruang meningkatkan nilai suatu kawasan. Perubahan nilai tersebut dapat memberikan keuntungan ekonomi bagi pemilik tanah, tetapi juga berpotensi menimbulkan persoalan apabila masyarakat tidak memperoleh informasi yang memadai mengenai perubahan nilai, peruntukan ruang, maupun konsekuensi hukum atas tanah yang dimilikinya.
Karena itu, transparansi data menjadi salah satu kunci dalam tata kelola pertanahan. Masyarakat membutuhkan informasi yang jelas mengenai status tanah, nilai tanah, batas bidang, tata ruang, dan proses pengadaan tanah. Semakin terbuka dan akurat data pertanahan, semakin kecil ruang munculnya kesalahpahaman, manipulasi, maupun konflik kepemilikan.
Pada akhirnya, modernisasi sistem pertanahan harus berjalan seiring dengan perlindungan hak masyarakat. Digitalisasi, pemetaan nilai, dan pembaruan regulasi memang penting, tetapi efektivitasnya akan ditentukan oleh kemampuan negara memastikan data tersebut akurat, pelayanan mudah diakses, dan mekanisme keberatan atau pengaduan dapat berjalan secara adil.
