Ist
Archipelagotimes.com - Pengurus Wilayah Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PW SEMMI) Daerah Istimewa Yogyakarta menyampaikan sikap tegas terhadap dinamika internal organisasi menjelang pelaksanaan Kongres PB SEMMI. Melalui Ketua Umum PW SEMMI DIY, Trihadi Susanto, mempertanyakan pelibatan kandidat calon Ketua Umum dalam Rapat Harian Pengurus Besar (PB) SEMMI yang merupakan forum khusus bagi jajaran pengurus.
Menurut Trihadi Susanto, kehadiran kandidat calon Ketua Umum dalam forum rapat harian PB SEMMI tidak memiliki urgensi organisatoris. Rapat harian merupakan ruang pengambilan keputusan internal yang semestinya hanya diikuti oleh pengurus aktif. Pelibatan kandidat dalam forum tersebut dinilai berpotensi menimbulkan persepsi negatif terhadap netralitas organisasi serta mencederai prinsip kesetaraan bagi seluruh kandidat yang akan berkontestasi dalam Kongres.
Selain menyoroti persoalan tersebut, PW SEMMI DIY juga mendesak Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Syarikat Islam, khususnya melalui Bidang Organisasi Serumpun, untuk melakukan audit organisasi dan verifikasi ulang terhadap seluruh kepengurusan cabang yang telah dibentuk maupun diverifikasi oleh Steering Committee (SC) bersama Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) PB SEMMI. Desakan tersebut muncul karena adanya indikasi bahwa sejumlah cabang dibentuk menjelang Kongres hanya untuk memenuhi kepentingan tertentu dan diduga menguntungkan kelompok tertentu dalam kontestasi organisasi. Ujar Tri, dalam Keterangan nya, Kamis (09/07/2026).
Trihadi Susanto turut menyoroti pembentukan cabang di Provinsi Jawa Tengah yang dinilai tidak proporsional. Ia menyebutkan bahwa jumlah cabang PB SEMMI di Jawa Tengah mencapai 16 cabang, sementara organisasi kemahasiswaan yang memiliki basis kaderisasi lebih besar seperti HMI hanya memiliki sekitar 11 cabang di wilayah yang sama. Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius karena pembentukan cabang seharusnya didasarkan pada proses kaderisasi yang nyata, terukur, dan berkelanjutan, bukan sekadar untuk memenuhi kepentingan politik organisasi menjelang Kongres.
"SEMMI adalah organisasi kader. Karena itu, setiap pembentukan cabang harus berpijak pada prinsip kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas yang berbasis pada data serta proses kaderisasi yang benar. Jangan sampai cabang hanya hadir menjelang Kongres, tetapi tidak memiliki aktivitas kaderisasi yang jelas.
PW SEMMI DIY menilai bahwa legitimasi Kongres akan sangat ditentukan oleh validitas peserta yang memiliki hak suara. Oleh sebab itu, DPP Syarikat Islam melalui Bidang Organisasi Serumpun diminta segera meminta data seluruh cabang yang telah terdaftar dan melakukan verifikasi faktual terhadap legalitas, kepengurusan, serta aktivitas organisasi setiap cabang sebelum Kongres diselenggarakan.
PW SEMMI DIY menegaskan bahwa langkah tersebut bukan untuk menghambat pelaksanaan Kongres, melainkan sebagai upaya menjaga integritas organisasi, memastikan proses demokrasi berjalan secara adil, serta menjaga marwah SEMMI sebagai organisasi kader yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, profesionalisme, dan akuntabilitas. Tutupnya
