 |
| Sekretariat PB HMI Jl. Sultan Agung, Jakarta Selatan |
Archipelagotimes.com - Direktur Pengembangan Sumber Daya Manusia Lapenmi PB HMI, Muhammad Daud, menilai penunjukan Ketua Umum GP Ansor, Addin Jauharudin, sebagai komisaris independen di salah satu bank swasta nasional merupakan langkah yang patut diapresiasi. Ia menyebut, posisi tersebut bukan sekadar simbolis, melainkan amanah strategis yang menuntut integritas serta kemampuan menjaga tata kelola perusahaan yang baik.
Menurut Daud, rekam jejak Addin menunjukkan bahwa dirinya memiliki kapasitas yang memadai untuk mengemban tanggung jawab tersebut. Ia menegaskan bahwa Addin bukan sosok baru di dunia korporasi maupun BUMN, melainkan telah berpengalaman menjabat sebagai komisaris di sejumlah perusahaan, seperti PT. Garam, PT Pos Indoneseia hingga PT Waskita Karya.
“Penunjukan ini bukan keputusan instan, tetapi merupakan hasil dari akumulasi kompetensi dan kepercayaan yang telah terbangun selama bertahun-tahun,” ujar Daud dalam keterangannya. Ia (Daud) juga menambahkan bahwa proses pengangkatan komisaris independen telah melalui mekanisme resmi, termasuk uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) oleh Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan tersebut dilakukan secara profesional dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Lebih lanjut, Daud membantah berbagai tudingan yang mengaitkan penunjukan tersebut dengan faktor politik, khususnya dukungan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai narasi tersebut tidak berdasar dan cenderung menyederhanakan proses yang kompleks menjadi spekulasi semata.
“Dalam sistem demokrasi, dukungan terhadap kebijakan pemerintah adalah hal yang wajar dan tidak serta-merta berkaitan dengan kepentingan pribadi,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa pengangkatan komisaris independen tidak berada di bawah kendali satu figur politik, melainkan melalui mekanisme korporasi dengan pengawasan regulator yang ketat. Oleh karena itu, menurutnya, tudingan intervensi politik tidak dapat dibenarkan tanpa bukti yang jelas.
Daud juga mengingatkan pentingnya objektivitas dalam menilai seseorang. Ia menilai, mengabaikan rekam jejak profesional Addin dan menggantinya dengan asumsi politis justru mencerminkan kurangnya keadilan dalam menyikapi sebuah pencapaian.
“Sudah seharusnya publik memberikan ruang apresiasi terhadap capaian yang diraih melalui proses profesional. Kritik tetap penting dalam demokrasi, namun harus disertai data dan argumentasi yang adil,” tegasnya.
Ia pun berharap penunjukan ini dapat menjadi momentum untuk mendorong kontribusi lebih besar dalam memperkuat sektor keuangan nasional, alih-alih dipersempit dalam spekulasi politik yang belum tentu benar.
