Indonesia Perkuat Perlindungan Mangrove untuk Meningkatkan Ketahanan Pesisir
Lebih kecil
Bawaan
Lebih besar
Bagikan:
Archipelagotimes.com - Pemerintah Indonesia terus memperkuat upaya perlindungan dan rehabilitasi hutan mangrove sebagai bagian dari strategi meningkatkan ketahanan wilayah pesisir terhadap dampak perubahan iklim, abrasi pantai, dan kenaikan muka air laut. Hingga 2026, kebijakan tersebut masih mengacu pada Peta Mangrove Nasional 2024 serta program rehabilitasi yang telah dilaksanakan Kementerian Kehutanan bersama berbagai kementerian dan lembaga.
Mangrove dinilai menjadi benteng alami bagi kawasan pesisir karena mampu meredam energi gelombang, mengurangi abrasi, menahan intrusi air laut, serta menyimpan cadangan karbon dalam jumlah besar. Bank Dunia menyebut Indonesia memiliki sekitar 3,4 juta hektare mangrove atau lebih dari 20 persen luas mangrove dunia, sehingga keberhasilan menjaga ekosistem tersebut menjadi bagian penting dari upaya mitigasi perubahan iklim sekaligus menjaga mata pencaharian masyarakat pesisir.
Kementerian Kehutanan juga terus memperbarui data rehabilitasi mangrove melalui sistem statistik nasional. Data yang diperbarui hingga Oktober 2025 menjadi rujukan pelaksanaan program pada 2026, termasuk evaluasi capaian rehabilitasi di berbagai daerah prioritas. Pemerintah menegaskan bahwa perlindungan mangrove tidak hanya dilakukan melalui penanaman kembali, tetapi juga menjaga kawasan mangrove yang masih dalam kondisi baik agar tidak mengalami degradasi.
Selain pemerintah, berbagai lembaga internasional dan organisasi lingkungan turut mendukung pengelolaan mangrove melalui program restorasi berbasis masyarakat, penguatan tata kelola, serta pendanaan perubahan iklim. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pengembangan perikanan, ekowisata, dan ekonomi biru yang berkelanjutan.
Pengamat lingkungan menilai keberhasilan menjaga mangrove akan menentukan ketahanan pesisir Indonesia dalam menghadapi ancaman perubahan iklim di masa mendatang. Oleh karena itu, sinkronisasi data, pengawasan kawasan, dan keterlibatan masyarakat dinilai menjadi faktor penting agar fungsi ekologis dan ekonomi mangrove tetap terjaga secara berkelanjutan.