Archipelagotimes.com - Krisis politik dan konflik bersenjata di Myanmar kembali menjadi agenda utama dalam pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN pada Juli 2026. ASEAN menegaskan pendekatan dialog inklusif tetap menjadi prioritas untuk mendorong penyelesaian konflik yang telah berlangsung sejak kudeta militer 2021. Sebagaimana dikutip dari Reuters, Utusan Khusus ASEAN untuk Myanmar, Maria Theresa Lazaro, menyatakan pihaknya telah melakukan komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah Myanmar, kelompok etnis bersenjata, dan Pemerintah Persatuan Nasional (NUG). 

Pertemuan tersebut berlangsung menjelang Konferensi Menteri Luar Negeri ASEAN di Manila. Dalam proses diplomasi itu, ASEAN berupaya menghidupkan kembali implementasi Five-Point Consensus yang selama ini menjadi kerangka penyelesaian konflik Myanmar. Thailand juga menyatakan kesiapannya menjadi tuan rumah dialog damai apabila seluruh pihak menyatakan komitmen untuk berunding. 

Meski demikian, sejumlah pengamat menilai langkah ASEAN membuka komunikasi dengan pemerintah Myanmar berpotensi memunculkan persepsi normalisasi hubungan tanpa adanya kemajuan nyata dalam penghentian kekerasan maupun pembebasan tahanan politik. Kelompok oposisi Myanmar juga menyampaikan kekhawatiran bahwa proses dialog harus melibatkan seluruh pihak agar menghasilkan solusi yang berkelanjutan. 

ASEAN menegaskan bahwa keterlibatan berbagai pihak bukan berarti mengubah posisi organisasi terhadap konflik Myanmar. Organisasi kawasan itu tetap berpegang pada Konsensus Lima Poin yang menekankan penghentian kekerasan, dialog nasional, penyaluran bantuan kemanusiaan, serta penunjukan utusan khusus sebagai mediator. 

Negara-negara anggota berharap pendekatan diplomasi yang lebih inklusif mampu membuka ruang dialog politik sehingga konflik berkepanjangan di Myanmar tidak semakin mengganggu stabilitas kawasan Asia Tenggara.