 |
| Jebret Layar (kompas). |
Archipelagotimes.com - Perjalanan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) dalam menyuarakan aspirasi masyarakat terus bergulir, dari aksi besar di Kabupaten Pati hingga membawa tuntutan ke tingkat nasional di Jakarta. Gerakan AMPB mencuat setelah aksi demonstrasi besar di depan Kantor Bupati Pati pada 13 Agustus 2025. Saat itu, massa mendesak Bupati Pati Sudewo mundur dari jabatannya.
Aksi diwarnai berbagai atribut, termasuk keranda dan kendaraan truk, sebagai simbol kerasnya tuntutan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah daerah.
Pergerakan AMPB kemudian meluas ke Jakarta. Pada 1 September 2025, ratusan warga Pati mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Mereka membawa tuntutan terkait dugaan korupsi yang dikaitkan dengan Sudewo serta mendesak KPK menindaklanjuti perkara tersebut. Rombongan massa sebelumnya berangkat dari Pati menggunakan sejumlah bus dengan dukungan donasi masyarakat.
Setelah aksi di Jakarta, gerakan AMPB kembali berlanjut di Pati. Ketika Sudewo kemudian terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Januari 2026, AMPB kembali menyampaikan sikapnya.
Peristiwa tersebut menjadi perkembangan penting dalam perjalanan gerakan yang sebelumnya telah menjadikan isu pemerintahan dan pemberantasan korupsi sebagai salah satu perhatian utama.
Memasuki pertengahan 2026, AMPB kembali turun ke jalan.
Pada 27 Juli 2026, massa menggelar aksi di depan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Pati. Mereka menyoroti penanganan sejumlah perkara hukum dan mendesak aparat penegak hukum mengambil tindakan terhadap pihak-pihak yang mereka persoalkan. Aksi berlangsung tegang dan diwarnai pembakaran ban serta saling dorong dengan aparat.
Kini, AMPB kembali mengarahkan gerakannya ke Jakarta. Massa merencanakan aksi di depan Gedung DPR RI pada 27 Agustus 2026. Sebagian anggota AMPB telah lebih dahulu berangkat ke Jakarta untuk melakukan persiapan, sementara massa lainnya dijadwalkan menyusul dari Pati.
Dalam rencana aksi tersebut, AMPB membawa isu yang lebih luas, yakni pemberantasan korupsi di Indonesia. Mereka mendorong pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset dan menuntut penerapan hukuman yang lebih berat bagi pelaku korupsi.
Rentetan aksi tersebut menunjukkan perjalanan AMPB dari gerakan masyarakat di tingkat daerah menuju gerakan yang membawa isu pemberantasan korupsi ke tingkat nasional. Dari Pati, aksi bergerak ke KPK dan kini kembali diarahkan ke Gedung DPR RI dengan membawa tuntutan yang lebih luas.
Dengan konsolidasi yang terus dilakukan, AMPB menyatakan akan tetap mengawal aspirasi masyarakat dan mendorong agar persoalan korupsi serta penegakan hukum mendapat perhatian serius dari pemerintah dan lembaga negara.
