 |
| Ist |
Archipelagotimes.com - Tekanan publik semakin keras. Narasi “hoaks” dinilai tak lagi cukup untuk meredam kecurigaan masyarakat terhadap isu dugaan keterlibatan Ketua DPR RI Puan Maharani dan suaminya, Hapsoro Sukmonohadi (Happy Hapsoro), dalam sejumlah kasus besar.
Ketua Bidang Politik dan Keamanan Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam (PP GPI), Abdullah Kelrey, secara terbuka menantang aparat penegak hukum untuk tidak berlindung di balik bantahan tanpa pembuktian.
“Jangan rakyat dibodohi dengan kata ‘hoaks’ lalu selesai. Kalau bersih, buka ke publik. Kalau ada dugaan, periksa. Ini soal uang negara,” tegasnya.
Desakan tersebut mencuat di tengah bayang-bayang kasus korupsi BTS 4G Kominfo yang menyeret perusahaan terkait lingkar bisnis Hapsoro Sukmonohadi. Meski aparat menyatakan belum ada bukti keterlibatan langsung, publik mulai menyoroti lebih jauh jaringan bisnis yang dimilikinya. Ujar Abdullah Kelrey, Sabtu, (28/03/2026).
Sebagaimana dikutip dari artikel CNBC Indonesia berjudul “Mengintip Gurita Bisnis Happy Hapsoro, Suami Ketua DPR”, Happy Hapsoro dikenal bukan sebagai politisi, melainkan pebisnis besar yang aktif di berbagai sektor strategis. Ia mengikuti jejak ayahnya, Bambang Sukmonohadi, dalam dunia usaha properti dan jasa.
Dalam laporan tersebut, disebutkan bahwa Hapsoro Sukmonohadi bersama koleganya mengakuisisi sekitar 70% saham PT Singaraja Putra Tbk pada 2022, menjadikannya pengendali perusahaan sektor akomodasi tersebut. Selain itu, ia juga merupakan pemegang saham pengendali di PT Rukun Raharja Tbk dengan kepemilikan sekitar 28,51%, yang bergerak di sektor gas alam.
Di sektor properti, melalui PT Basis Utama Prima, ia menguasai saham signifikan di PT Sanurhasta Mitra Tbk, serta memiliki keterlibatan di PT Red Planet Indonesia Tbk sebagai operator hotel. Jejak bisnisnya juga merambah energi terbarukan melalui keterkaitan dengan PT Fortune Indonesia Tbk dan perusahaan energi lainnya.
Tak hanya itu, ia juga terlibat dalam bisnis migas melalui PT Odira Energy Persada, serta proyek properti seperti Blossom Residence. Pada 2025, perusahaan yang terafiliasi dengannya, PT Raharja Energi Cepu Tbk, resmi melantai di Bursa Efek Indonesia.
Besarnya jaringan bisnis tersebut kini ikut menjadi perhatian publik, terutama ketika dikaitkan dengan kasus BTS yang tengah disorot. Meski belum ada bukti hukum yang mengaitkan langsung dirinya, sebagian kalangan menilai transparansi menjadi mutlak untuk menghindari konflik kepentingan maupun spekulasi.
Di sisi lain, nama Puan Maharani kembali diseret dalam ingatan publik terkait kasus e-KTP setelah pernah disebut oleh Setya Novanto dalam persidangan. Walau tidak pernah berujung pada proses hukum, desakan kini muncul agar semua fakta lama dibuka kembali secara terang.
Isu Dana Alokasi Khusus (DAK) juga ikut memperkeruh situasi. Meski tidak ada bukti hukum yang menjerat, publik menilai akumulasi berbagai isu ini tidak bisa terus diakhiri hanya dengan bantahan.
Kelrey menegaskan bahwa ini adalah ujian bagi Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Ia bahkan menantang agar kedua lembaga tersebut berani membuka semua fakta, termasuk dengan memanggil pihak-pihak yang selama ini hanya disebut dalam wacana.
“Kalau semua hanya dijawab hoaks tanpa dibuka, maka publik akan terus curiga. Negara bisa rugi, kepercayaan rakyat bisa runtuh,” ujarnya.
