Ilustrasi.
Archipelagotimes.com - Kasus dugaan suap untuk memuluskan proses Pergantian Antar Waktu (PAW) Komisioner KPU Kabupaten/Kota di Jawa Timur diduga melibatkan Ketua KPU Provinsi Jawa Timur, Aang Kunaifi. Aang diduga memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi serta menjadi operator lapangan bagi ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin.
Menurut sumber terpercaya yang enggan disebutkan namanya, Aang Kunaifi diketahui menerima sejumlah uang dari calon anggota KPU Kabupaten/Kota yang sedang mengikuti proses Pergantian Antar Waktu (PAW). Terlebih jika calon tersebut memiliki pesaing ketat dalam proses seleksi. " Salah satu calon pernah mengakui memberikan sejumlah uang kepada yang bersangkutan (Ketua KPU Provinsi Jawa Timur-red) agar prosesnya dipermudah dan benar pada akhirnya dirinya terpilih menjadi anggota PAW di salah satu Kabupaten di Jawa Timur." Ungkap sumber anonim kepada redaksi, Sabtu (18/04/2026).
Selain itu, uang suap tersebut juga diduga mengalir ke Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin yang merupakan mantan pimpinan Aang Kunaifi ketika menjadi Tenaga Ahli anggota KPU RI sebelum menjadi anggota KPU Provinsi Jawa Timur.
Ditambahkannya, selain dugaan suap PAW calon anggota KPU Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Aang Kunaifi juga diduga terlibat dalam suap mutasi jabatan staf di lingkungan KPU Provinsi Jawa Timur hingga ke Kabupaten/Kota.
"Kalau ada staf yang mau dimutasi biasanya menghadap beliau lalu memberikan sejumlah uang agar prosesnya dipermudah untuk dimutasi." Ungkapnya.
Perilaku suap menyuap di lingkungan Institusi KPU bukan baru pertama kali terjadi. Praktik ini kerap terjadi dan menjadi hal yang di normalisasi karena mudahnya akses politik yang dimiliki oleh para komisioner KPU baik di tingkat RI maupun provinsi.
Hal ini tentu menjadi preseden yang buruk bagi citra penyelenggara negara apabila tidak ditanggapi oleh aparat penegak hukum. Karena lembaga penyelenggara negara dalam bidang kepemiluan yang harusnya dapat menjadi contoh untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik KKN justru lebih mempertontonkan praktik KKN itu sendiri secara terbuka. (red)
