Archipelagotimes.com - Direktur Eksekutif Yayasan Democracy Network for Civil Society, Marwan Titahelu, meminta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buru untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Buru.
Desakan ini muncul menyusul adanya dugaan kejanggalan administrasi dalam proses kepangkatan dan penempatan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada posisi strategis, khususnya jabatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Buru.
Soroti Integritas Birokrasi
Marwan menilai posisi Direktur RSUD adalah jabatan yang sangat krusial karena bersentuhan langsung dengan hajat hidup dan keselamatan masyarakat.
Ia mempertanyakan kebijakan BKPSDM yang menempatkan oknum berinisial HW sebagai pimpinan rumah sakit tersebut.
"Bagaimana bisa BKPSDM menempatkan pegawai dengan pangkat yang jauh dari syarat minimal serta pengalaman yang minim untuk memimpin instansi sekritis rumah sakit? Ini adalah kebutuhan dasar antara hidup dan mati masyarakat," tegas Marwan.Ia menambahkan, jika benar ditemukan adanya pelanggaran administrasi atau penyalahgunaan wewenang dalam proses ini, maka keputusan penempatan tersebut harus segera ditinjau kembali demi hukum dan etika birokrasi.
SDM di Tengah Krisis Ekonomi
Lebih lanjut, Marwan menyoroti kondisi ekonomi daerah yang saat ini sedang mengalami tekanan akibat pemangkasan anggaran transfer dari pusat. Menurutnya, keterbatasan finansial seharusnya menjadi momentum bagi daerah untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM).
"Kita mungkin sedang kalah secara keuangan dan ekonomi, tetapi kita tidak boleh kalah dalam rekrutmen SDM untuk menempati posisi-posisi strategis. Integritas pemerintahan hari harus sama-sama kita jaga dan kawal menuju Bupolo Berseri.
Penataan birokrasi yang sehat dan transparan dipandang sebagai syarat mutlak untuk mewujudkan visi "Bupolo Berseri". Marwan berharap DPRD tidak tinggal diam dan segera memanggil pihak terkait (BKPSDM) untuk memberikan klarifikasi. "Transparansi adalah wujud pelayanan publik yang baik. Kita butuh birokrasi yang sehat untuk menjawab kebutuhan masyarakat di setiap tingkatan," tutupnya.
