Penulis : Abdullah Rumadan
Ist.
Archipelagotimes.com - Upaya membangun tata kelola pemerintahan yang profesional di Maluku kembali menjadi perhatian, terutama dalam kaitannya dengan efektivitas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam kerangka good governance, reformasi birokrasi melalui penerapan merit system tidak hanya dimaksudkan untuk memperbaiki manajemen aparatur, tetapi juga sebagai langkah strategis dalam melakukan upgrade kualitas sumber daya manusia pemerintahan serta menjaga marwah negeri.
Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan diawasi oleh Komisi Aparatur Sipil Negara, merit system menuntut agar setiap jabatan diisi oleh individu yang memiliki kompetensi, integritas, dan kinerja terbaik. Dalam konteks ini, birokrasi diharapkan mampu menjadi motor penggerak pembangunan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Namun demikian, realitas politik lokal di Maluku memperlihatkan dinamika yang tidak sederhana. Relasi kekuasaan yang masih dipengaruhi oleh jaringan kekerabatan, basis dukungan politik, serta fragmentasi kepentingan pasca kontestasi elektoral, menjadikan birokrasi tidak sepenuhnya steril dari praktik patronase. Dalam perspektif politik, kondisi ini mencerminkan kuatnya pola patron-client dan kecenderungan elite capture, di mana distribusi jabatan menjadi bagian dari konsolidasi kekuasaan.
Dalam dinamika tersebut, latar belakang politik kepemimpinan daerah yang berasal dari Partai Gerakan Indonesia Raya pada awalnya diharapkan mampu menghadirkan energi baru dalam tata kelola pemerintahan. Dukungan partai besar secara teoritik merupakan modal strategis untuk mendorong inovasi kebijakan, memperkuat koordinasi pembangunan, serta menghadirkan terobosan yang relevan dengan kebutuhan daerah.
Namun, dalam praktiknya, harapan tersebut belum sepenuhnya terwujud. Sejumlah pengamatan menunjukkan bahwa arah kebijakan yang dihasilkan belum mencerminkan gagasan inovatif yang kuat. Pembangunan cenderung berjalan dalam pola yang repetitif, tanpa terobosan signifikan yang mampu menjawab persoalan struktural seperti kemiskinan dan keterisolasian wilayah.
Kondisi ini berdampak pada terhambatnya proses upgrade aparatur secara menyeluruh. Birokrasi tidak berkembang optimal, inovasi kebijakan terbatas, dan efektivitas pelayanan publik belum menunjukkan peningkatan yang berarti. Dalam perspektif politik pemerintahan, hal ini mengindikasikan belum optimalnya transformasi kekuatan politik menjadi kapasitas kebijakan yang nyata.
Dalam konteks kepemimpinan, pasangan Hendrik–Vanat sebelumnya dalam momentum kampanye dan debat kandidat secara tegas mengusung gagasan Lawamena sebagai simbol percepatan pembangunan. Komitmen terhadap merit system bahkan disampaikan secara terbuka sebagai jalan keluar dari berbagai persoalan birokrasi.
Namun, dalam perkembangan pemerintahan yang berjalan, sejumlah kalangan menilai bahwa realisasi dari janji tersebut belum sepenuhnya berbanding lurus dengan kondisi di lapangan. Indikasi praktik patronase, kompromi politik dalam distribusi jabatan, serta lambannya peningkatan kualitas aparatur menunjukkan adanya kesenjangan antara visi dan implementasi.
Di sisi lain, persoalan kemiskinan masih menjadi tantangan serius. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, tingkat kemiskinan di Maluku masih berada pada kisaran 16 hingga 18 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Pada september 2025 tercatat sebesar 15,25 persen. Hal ini semakin memperkuat pandangan bahwa pembangunan belum berjalan secara optimal.
Dalam perspektif tersebut, Lawamena yang semula diposisikan sebagai selagon pembangunan kini kerap dipersepsikan sebagai agenda yang berjalan di tempat. Narasi kemajuan belum sepenuhnya berbanding lurus dengan realitas empiris, sementara masyarakat masih menunggu perubahan yang konkret.
Situasi ini menjadi pengingat bahwa keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya bertumpu pada kekuatan politik dan narasi visi, tetapi harus diwujudkan melalui tata kelola yang konsisten, birokrasi yang profesional, serta keberanian untuk menghadirkan inovasi nyata. Tanpa itu, pembangunan berisiko berhenti sebagai wacana, bukan sebagai kenyataan yang dirasakan oleh masyarakat luas.
Penguatan merit system di Maluku harus dilakukan secara tegas melalui seleksi jabatan yang transparan dan berbasis kinerja, serta pembatasan intervensi politik dalam birokrasi. Di saat yang sama, pemerintah daerah perlu mempercepat peningkatan kapasitas aparatur dan menghadirkan inovasi kebijakan yang fokus pada penurunan kemiskinan dan pengurangan keterisolasian wilayah. Kepemimpinan Hendrik Lewerissa dituntut lebih canggih, adaptif, dan progresif dalam mengelola pemerintahan, bukan justru tampak gamang di tengah tarik-menarik kepentingan. Jika dibandingkan, geliat kepemimpinan seperti yang ditunjukkan Sherly Tjoanda memberi kesan lebih berani dan artikulatif. Ironisnya, di tengah ekspektasi terhadap kekuatan politik Partai Gerakan Indonesia Raya, publik justru bertanya: mengapa kadernya di daerah terlihat “lembek” saat diuji dalam tata kelola pemerintahan? Tanpa keberanian mengambil sikap dan terobosan nyata, pembangunan berisiko terus berjalan di tempat.
