Ist
Archipelagotimes.com - Menanggapi perkembangan terbaru terkait dugaan keterlibatan oknum anggota polisi aktif dalam kasus korupsi proyek di Kabupaten Bekasi, Abdullah Kelrey menegaskan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus bekerja secara serius, konsisten, dan transparan dalam mengusut tuntas perkara ini.
Kelrey menyampaikan bahwa fakta persidangan yang mengungkap adanya aliran dana hingga Rp16 miliar merupakan indikasi kuat bahwa praktik korupsi dalam kasus ini tidak sederhana, melainkan berpotensi melibatkan jaringan yang lebih luas.
“Ini bukan perkara kecil. Ketika angka yang disebut mencapai puluhan miliar rupiah, maka sangat sulit dipercaya jika hanya melibatkan satu atau dua orang saja. Kami melihat ada potensi keterlibatan pihak lain yang lebih besar,” ujar Kelrey. Rabu, (15/04/2027).
Ia juga mengingatkan agar KPK tidak membiarkan kasus ini berhenti di tengah jalan atau kehilangan momentum sebagaimana yang sering dikhawatirkan publik.
“Jangan sampai kasus ini hanya menjadi konsumsi publik di awal, lalu perlahan menghilang tanpa kejelasan. KPK harus membuktikan komitmennya dengan mengungkap seluruh fakta dan pihak yang terlibat,” tegasnya.
Menurut Kelrey, praktik korupsi yang terjadi saat ini sudah bersifat sistemik dan terstruktur. Oleh karena itu, ia menduga kuat bahwa aliran dana tersebut tidak berhenti pada satu pihak saja, melainkan berpotensi mengalir ke pihak-pihak lain, termasuk atasan di tingkat daerah maupun pusat.
“Kami menduga keterlibatan oknum tersebut tidak berdiri sendiri. Sangat mungkin ada aliran dana ke atasan, baik di tingkat provinsi maupun pusat. Ini yang harus ditelusuri secara menyeluruh dan tanpa pandang bulu,” lanjutnya.
Kelrey menutup pernyataannya dengan menekankan pentingnya keberanian KPK dalam menegakkan hukum secara adil dan menyeluruh.
“Ini momentum penting bagi KPK untuk menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi dilakukan secara serius, profesional, dan tidak tebang pilih. Publik menunggu hasil nyata, bukan sekadar proses,” tutupnya.
