Oleh : Irwan. S (Penulis adalah Praktisi Sosial Politik).
Archipelagotimes.com - Fenomena presiden yang jatuh ditengah jalan ketika berkuasa, adalah fenomena yang lumrah. Di Indonesia saja, peristiwa itu setidaknya terjadi tiga kali. Jatuhnya Soekarno, Soeharto dan Abdurrahman Wahid.
Walaupun, pola dan tragedi kejatuhannya berbeda, tetapi skema besarnya tetaplah sama, kejatuhan kekuasaan presiden.
Secara konstitusional, kejatuhan ketiganya sesungguhnya tidaklah sama sekali mengikuti alur aturan terkait mekanisme penjatuhan kekuasaan. Jadi, teramat naif jika kita berkilah bahwa untuk menjatuhkan suatu kekuasaan haruslah memenuhi syarat dan mekanisme sesuai aturan perundang-undangan. Jatuhnya kekuasaan di Indonesia lebih karena faktor politik, bukan perkara hukum. Maka mengamati dan menganalisa pergerakan politik didalam masa jabatan seorang presiden menjadi menarik untuk dilakukan.
Opini tentang jatuhnya kekuasaan mungkin masih menjadi obrolan yang tabu. Dianggap berbahaya dan dapat dituduh sebagai praktik konspirasi. Tetapi menalar konfigurasi kekuatan politik sebuah kekuasaan menjadi keniscayaan yang berada dalam atmosfer terbuka di era demokrasi. Kita toh tidak sedang berada didalam ruang hampa.
Kekuasaan Prabowo, yang dihasilkan oleh sebuah pemilihan presiden yang penuh kontroversi, setidaknya dalam dua perspektif. Pertama, Prabowo memilih Gibran, putera presiden berkuasa saat itu, Jokowi. Gibran dianggap bukanlah politisi mumpuni oleh banyak orang, masih terlalu muda dan rawan menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan karena ayahnya adalah presiden berkuasa saat itu. Kedua, kontroversi dirubahnya aturan batas umur calon wakil presiden yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi, dimana saat itu Anwar Usman, seorang hakim konstitusi, juga merupakan adik ipar dari presiden Jokowi. Perubahan aturan itu memuluskan pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo.
Setelah Prabowo-Gibran (akhirnya) memenangkan kontestasi pilpres dan secara definitif dilantik pada 20 Oktober 2024, kontroversi bukan meredup tetapi justru semakin banyak muncul.
Dari mulai pembentukan kabinet yang terlalu gemuk (karena Prabowo pada akhirnya harus membagi kue kekuasaan kepada banyak pihak) hingga seratus lebih jabatan, sedangkan awalnya Prabowo menyampaikan bahwa ia ingin membentuk sebuah zaken kabinet, sebuah kabinet profesional. Banyak nama didalam kabinet justru bukan sama sekali profesional didalam bidang kerja penugasan.
Kontroversi kemudian bergerak semakin liar ketika beberapa bulan setelah kabinet terbentuk, Wakil Menteri Tenaga Kerja, Immanuel Ebenezer, dicokok KPK. Peristiwa ini menabrak kampanye anti korupsi Prabowo dalam pidatonya yang bahkan akan mengejar koruptor sampai ke Antartika.
Tercatat, beberapa kontroversi lain yang muncul adalah tentang RUU TNI, RUU Kepolisian Negara, RUU Kejaksaan, sikap diplomasi Indonesia berkait isue Palestina-Israel, keterlibatan Indonesia dalam Board Of Peace (BOP) yang dianggap lebih berpihak kepada Amerika-Israel ketimbang Palestina, kecemasan publik terhadap masa depan demokrasi yang terancam oleh menguat kembalinya militerisme karena banyak jabatan sipil justru diisi bukan hanya oleh purnawirawan tetapi juga tentara aktif. Dan belakangan, Prabowo juga menemui banyak kritik tajam berkaitan dengan program unggulannya, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), Sekolah Rakyat dan lainnya. Bahkan, program-program tersebut menemui titik nadir pasca penangkapan petinggi Badan Gizi Nasional (BGN) oleh Kejaksaan Agung berkaitan dengan dugaan praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan MBG. Kasus korupsi ini kemudian bergulir liar sehingga berpotensi menjadi alat pukul politik dengan menggunakan tangan kejaksaan.
KDMP juga dibanyak daerah juga terjadi praktik-praktik menyimpang, baik dalam pengadaan lahan maupun dalam penentuan personil kepengurusan koperasi. Bahkan, kontroversi pelatihan calon manajer koperasi lewat cara-cara militer juga melahirkan banyak kontroversi. Sekolah Rakyat juga menjadi perhatian publik karena proses pengadaan barang yang dianggap tidak transparan dan menyalahi aturan. Bahkan ada rencana, siswa Sekolah Rakyat akan mendapatkan pendidikan militer.
Belum lagi, kekhawatiran praktisi HAM terhadap masa depan penegakkan hak asasi manusia di era kepemimpinan Prabowo. Sedangkan dalam konteks tersebut, Prabowo sendiri masih dalam status "terduga" penghilang aktivis, suatu tragedi HAM yang belum tuntas hingga saat ini. Sementara, keluarga korban pelanggaran HAM masa lalu juga masih terus menggelar Aksi Kamisan diseberang Istana Presiden menuntut penuntasan kasus pelanggaran HAM lewat pengadilan HAM. Sementara Prabowo justru menggunakan cara yang keliru untuk menjawab tuduhan penghilangan aktivis kepadanya dengan memasukkan korban-korban penculikan kedalam kabinetnya, suatu tindakan yang bukan meredam tuntutan pertanggungjawaban kepadanya tetapi malah membuat tekanan terhadap diri Prabowo semakin kuat. Dan yang mutahir adalah peristiwa penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras, Andri Yunus, oleh anggota BAIS TNI, dimana proses penanganan perkaranya dilakukan secara tertutup dan penuh kontroversi.
Deretan peristiwa dan kasus terus bermunculan. Sementara masyarakat sipil juga melihat adanya ancaman terhadap kekuatan lembaga sipil seperti polisi dan kejaksaan semakin masif terjadi. Prabowo menginiasi Tim Reformasi Kepolisian yang kemudian merekomendasikan larangan dan batasan keberadaan anggota kepolisian didalam lembaga sipil (lainnya), sedangkan disaat yang sama, beberapa perwira TNI aktif justru mengisi jabatan sipil, suatu praktik yang bertentangan dengan semangat supremasi sipil. Prabowo juga membiarkan masuknya TNI kedalam kejaksaan yang bukan saja melanggar aturan tetapi juga dapat mengancam independensi sekaligus melemahkan kejaksaan dalam penanganan kasus tindak pidana.
Catatan diatas, kemudian membuat Prabowo semakin tersudut. Apalagi justru dalam pidato-pidatonya, Prabowo dianggap tidak sensitif dan cenderung lebih suka menuduh pihak-pihak yang mengkritik dirinya didanai oleh pihak asing.
Dan, yang menarik adalah terjadinya kerusuhan besar Agustus 2025 yang secara serempak muncul di banyak kota di Indonesia, saat pemerintahan Prabowo belum genap satu tahun. Kerusuhan yang menjadikan kantor-kantor polisi menjadi sasaran amuk massa. Bahkan dibarengi dengan penjarahan terhadap rumah beberapa politisi sipil.
Aksi demonstrasi era kepemimpinan Prabowo-Gibran juga menembus jumlah paling sering. Bahkan sampai tulisan ini dibuat, aksi demonstrasi masih marak terjadi. Belakangan bahkan tuntutannya sudah mengarah pada turunnya Prabowo-Gibran.
Karena itu menjadi relevan jika kita kemudian mulai menghitung seberapa kuat pemerintahan Prabowo-Gibran ini bertahan, mungkinkah akan jatuh ditengah jalan dan siapa yang diuntungkan olehnya.
Baiklah, mari kita analisa kemungkinannya satu persatu. Pertama, bagi banyak pihak yang anti Jokowi, muncul tuduhan bahwa ada agenda penjatuhan Prabowo oleh Jokowi, dengan tujuan menaikkan Gibran sebagai presiden. Analisa ini teramat dangkal. Mengingat, tanpa perlu menjatuhkan Prabowo, Gibran tetaplah wakil presiden. Jokowi masih memiliki banyak orang kepercayaan didalam kabinet Prabowo. Menjatuhkan Prabowo jelas tidak strategis sama sekali bagi Jokowi, apalagi resiko politiknya terlalu besar. Dan lagi, perang terbuka bukanlah cara yang disukai Jokowi. Bagi Jokowi, Prabowo masih menguntungkan dirinya secara politik, setidaknya sampai 2029 mendatang. Apalagi komunikasi politik Prabowo dan Jokowi masih amat terjaga.
Kedua, muncul tuduhan bahwa Megawati dan PDIP berada dibalik aksi-aksi yang dapat menjatuhkan Prabowo. Bagi Megawati dan PDIP, Prabowo tetaplah pilihan teraman. Jatuhnya Prabowo justru dapat menjadikan Gibran sebagai presiden, suatu hal yang tidak diinginkan Megawati dan PDIP karena konflik politik mereka dengan Jokowi. Maka jelas, Megawati dan PDIP akan tetap mempertahankan Prabowo hingga setidaknya pemilu 2029. Konon, Prabowo "mengutus" salahsatu kader partainya untuk menjahit komunikasi politik dengan Megawati dan PDIP. Kebetulan sang kader adalah pimpinan DPR bersama-sama dengan Puan Maharani, puteri Megawati.
Ketiga, adanya tuduhan SBY ikut cawe-cawe dalam aksi menggoyang Prabowo. Tuduhan ini juga sulit untuk dapat diterima secara rasional, mengingat bagi SBY, Prabowo masih cukup menguntungkan bagi partai pimpinan puteranya, Agus Harimurti Yoedhoyono (AHY), setidaknya secara politik. Bagi SBY, posisi tawar AHY dan Partai Demokrat masih cukup kuat sampai 2029. Menjatuhkan Prabowo jelas tidak akan ditempuh olehnya karena SBY dikenal sangat "konstitusional". Lagipula, secara personal, komunikasi Prabowo dengan SBY sangat intens dan terjalin sangat baik, mengingat mereka berdua adalah teman seangkatan semasa di akademi militer.
Jika ketiga faksi politik yang dianggap paling kuat secara politik tersebut kecil kemungkinan untuk menjatuhkan Prabowo ditengah jalan, lalu siapa sebenarnya yang berusaha terus menggoyang tahta Prabowo? Siapa yang paling diuntungkan jika Prabowo terguling ditengah jalan? Mungkinkah Prabowo dan Gibran dijatuhkan bersamaan? Jika itu terjadi, siapa yang memilki kesempatan paling besar untuk memetik keuntungan politik?
Sekali lagi, mari kita singkirkan analisa penjatuhan kekuasaan presiden harus melalui jalan konstitusional, mengingat ketiga peristiwa penjatuhan presiden yang terjadi di Indonesia tidak sama sekali menempuh cara konstitusional. Semua terjadi karena kehendak politik. Begitu juga dengan jatuhnya kekuasaan presiden dan wakil presiden, mungkinkah bisa jatuh sepaket? Ketika Soeharto turun, skenario untuk mundur bersama-sama wakil presiden Habibie sebenarnya adalah opsi pertama. Tetapi karena tidak ada satupun yang berani mengambil alih kekuasaan setelahnya, maka naiknya Habibie dipilih sebagai opsi terakhir yang paling rasional.
Berdasarkan fakta tersebut, sangat mungkin ada pihak yang juga menghitung agar jatuhnya Prabowo dapat dilakukan bersamaan dengan jatuhnya Gibran. Dan jika itu terjadi, maka pihak inilah yang akan memiliki kemungkinan terbesar mengambil alih kekuasaan. Pihak ini pula yang berpotensi meningkatkan eskalasi politik sampai titik maksimal.
Meski secara konstitusional, triumvirat adalah institusi yang memiliki hak menjalankan pemerintahan sementara, tetapi jika proses jatuhnya kekuasaan melalui letupan politik seperti yang terjadi pada Soekarno, Soeharto dan Abdurrahman Wahid, maka kekuatan politik yang menginisiasi pergantian kekuasaan tersebut harus dapat mengendalikan ketiga institusi yang disebut sebagai triumvirat, yang terdiri dari menteri pertahanan, menteri dalam negeri dan menteri luar negeri. Rumit? Sama sekali tidak.
Prabowo mungkin harus mulai secara arif menghitung kemungkinan-kemungkinan ini. Ia tidak bisa selalu menghitung lawan politiknya adalah mereka yang berada diluar kekuasaannya. Soeharto mengkhianati Soekarno padahal ia adalah orang dalam Soekarno, Soeharto dan Abdurrahman Wahid juga dikhianati orang-orang dalamnya. Prabowo harus paham, bahwa dalam politik bahaya terbesar justru muncul dari dalam barisannya, bukan pihak yang berada diluar barisan.
Dan sekali lagi, setelah membaca peta diatas, pertanyaanya adalah (jika) Prabowo jatuh, siapa yang diuntungkan? Mari kita analisa bersama-sama.
