Archipelagotimes.com - Ketua Sentrum Mahasiswa Indonesia (SEMAINDO) Halmahera Barat DKI Jakarta, Sahrir Jamsin, melontarkan kritik keras terhadap Kementerian Perhubungan yang dinilai gagal menghadirkan keadilan transportasi bagi masyarakat Indonesia Timur. Kritik tersebut menyusul masih tingginya harga tiket pesawat rute Jakarta–Ternate yang mencapai lebih dari Rp4 juta per penumpang pada sejumlah jadwal penerbangan.
Menurut Sahrir, kondisi tersebut menunjukkan lemahnya keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat di wilayah timur Indonesia. Di tengah semangat pemerataan pembangunan, akses transportasi justru semakin mahal dan sulit dijangkau.
"Jika masyarakat Indonesia Timur terus dipaksa membeli tiket dengan harga yang tidak rasional, maka Kementerian Perhubungan patut dipertanyakan kinerjanya. Di mana negara ketika rakyatnya harus membayar mahal hanya untuk pulang ke kampung halamannya?" tegas Sahrir.
Ia menilai Kementerian Perhubungan tidak boleh hanya menjadi regulator di atas kertas, tetapi harus mampu memastikan konektivitas udara yang terjangkau dan berkeadilan.
SEMAINDO Halmahera Barat DKI Jakarta mendesak Presiden Republik Indonesia untuk mengevaluasi secara menyeluruh kinerja Menteri Perhubungan. Menurut Sahrir, apabila dalam evaluasi tersebut terbukti kementerian tidak mampu menyelesaikan persoalan mahalnya transportasi udara, maka Presiden perlu mempertimbangkan pergantian pimpinan Kementerian Perhubungan.
"Kami meminta Presiden tidak menutup mata. Jabatan publik adalah amanah. Jika seorang menteri tidak mampu menghadirkan solusi atas persoalan yang terus berulang dan berdampak luas bagi masyarakat, maka evaluasi, termasuk pergantian pimpinan, adalah langkah yang patut dipertimbangkan demi kepentingan rakyat."
Sahrir juga meminta Kementerian Perhubungan segera membuka kepada publik penyebab tingginya tarif penerbangan menuju Indonesia Timur, termasuk langkah konkret yang akan ditempuh agar harga tiket lebih terjangkau.
"Jangan sampai Indonesia Timur hanya dijadikan slogan pemerataan. Selama harga tiket pesawat masih mencekik masyarakat, maka keadilan pembangunan belum benar-benar dirasakan oleh rakyat di kawasan timur Indonesia."
