Laut China Selatan Kembali Jadi Agenda Prioritas ASEAN
Lebih kecil
Bawaan
Lebih besar
Bagikan:
Archipelagotimes.co - Sengketa Laut China Selatan kembali menjadi salah satu isu utama dalam agenda diplomasi Asia Tenggara pada 2026. Negara-negara anggota ASEAN bersama China terus mempercepat perundingan Code of Conduct (CoC) sebagai pedoman untuk mengurangi risiko konflik di kawasan yang menjadi jalur perdagangan internasional tersebut. Sebagaimana dikutip dari Reuters, Filipina selaku Ketua ASEAN 2026 mendorong penyelesaian CoC sebelum akhir tahun. (Reuters)
Perundingan tersebut berlangsung di tengah masih adanya perbedaan klaim wilayah antara China dengan Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Taiwan. Sengketa di Laut China Selatan dinilai memiliki dampak strategis karena lebih dari sepertiga perdagangan dunia melintasi perairan tersebut. Sebagaimana dikutip dari Antara, seluruh pihak telah menyatakan komitmen politik untuk menyelesaikan CoC pada 2026. (Antara News)
Selain pembahasan kode etik, ASEAN juga menegaskan pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional, khususnya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982. Sejumlah negara anggota meminta agar setiap sengketa diselesaikan melalui dialog dan diplomasi guna menghindari eskalasi militer. (Reuters)
Pengamat hubungan internasional menilai penyelesaian CoC akan menjadi tolok ukur efektivitas diplomasi ASEAN dalam menjaga stabilitas kawasan Indo-Pasifik. Di sisi lain, rivalitas Amerika Serikat dan China masih menjadi faktor yang memengaruhi dinamika keamanan maritim di kawasan. (Reuters)
Pemerintah negara-negara ASEAN berharap penyelesaian CoC dapat memperkuat kepercayaan antarnegara sekaligus menjaga Laut China Selatan tetap menjadi kawasan yang aman bagi perdagangan dan pelayaran internasional. (Reuters)
