 |
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberi keterangan di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (26/9/2025). (ANTARA/Putu Indah Savitri). |
Archipelagotimes.com - Pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait imbauan penghematan energi di tengah gejolak pasar minyak dan gas global menuai kritik tajam dari berbagai kalangan. Salah satunya datang dari Ketua Bidang Politik dan Keamanan Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam (PP GPI), Abdullah Kelrey.
Kelrey menilai, imbauan tersebut justru mencerminkan ketidaksiapan pemerintah dalam menghadapi potensi krisis energi, sekaligus membebankan tanggung jawab kepada masyarakat.
“Rakyat kok diberi beban, bukannya diberikan solusi, malah kembali dibebani. Ini menteri kok justru memberikan beban ke masyarakat. Rakyat itu sifatnya siap pakai kalau tidak ada, ya pasti panik,” tegas Kelrey dalam keterangannya, Selasa (31/03/2026).
Ia juga menyoroti pernyataan pemerintah yang meminta masyarakat berpikir soal stok energi. Menurutnya, hal itu merupakan bentuk pengalihan tanggung jawab yang tidak semestinya.
“Kalian digaji dari pajak rakyat. Kenapa rakyat yang harus mikir soal stok BBM? Ini menunjukkan kegagalan dalam manajemen krisis,” lanjutnya.
Kelrey yang juga merupakan founder Nusa Ina Connection (NIC) menegaskan bahwa pemerintah seharusnya tampil sebagai problem solver, bukan justru memperbesar kekhawatiran publik dengan narasi penghematan di tengah isu krisis.
Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa sejumlah negara di Asia tengah menghadapi krisis energi akibat gejolak di pasar minyak dan gas dunia. Ia mengimbau masyarakat Indonesia untuk menggunakan energi secara bijak dan tidak berlebihan.
Meski demikian, Bahlil memastikan bahwa stok operasional bahan bakar minyak (BBM) dan liquified petroleum gas (LPG) di Indonesia masih dalam kondisi aman dan terkendali. Ia juga meminta masyarakat tidak melakukan panic buying di tengah situasi global yang tidak menentu.
Namun, pernyataan tersebut dinilai kontradiktif oleh sejumlah pihak. Di satu sisi pemerintah menyatakan stok aman, namun di sisi lain meminta masyarakat untuk membatasi konsumsi, yang justru berpotensi memicu keresahan.
Kelrey menegaskan bahwa komunikasi publik pemerintah harus jelas, tegas, dan tidak menimbulkan tafsir ganda.
“Kalau memang stok aman, katakan aman tanpa embel-embel yang membuat rakyat cemas. Jangan setengah-setengah. Negara harus hadir dengan kepastian, bukan kekhawatiran,” pungkasnya.
Situasi ini kembali membuka perdebatan lama mengenai kesiapan negara dalam menghadapi tekanan global, khususnya di sektor energi, serta sejauh mana pemerintah mampu menjaga stabilitas tanpa membebani psikologis masyarakat.
