 |
| (Foto bgn.go.id) |
Archipelagotimes.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2026 kembali menjadi sorotan publik setelah muncul berbagai dugaan celah korupsi dalam pelaksanaannya. Program unggulan pemerintahan Prabowo Subianto ini sebelumnya digadang-gadang sebagai solusi pemenuhan gizi nasional, namun kini dinilai menyimpan persoalan serius dalam tata kelola anggaran dan distribusi.
Berdasarkan hasil survei nasional yang dirilis Policy Research Center pada Maret 2026, sebanyak 87 persen responden menilai program MBG rawan dikorupsi. Bahkan, 88,5 persen responden menyebut manfaat program lebih banyak mengalir kepada elite politik dan pengelola dibandingkan kepada anak-anak sebagai target utama.
Selain itu, sekitar 79 persen responden meyakini adanya indikasi penurunan kualitas makanan demi keuntungan pihak tertentu. Kondisi ini memperkuat dugaan praktik penyimpangan anggaran dalam pelaksanaan program yang memiliki nilai ratusan triliun rupiah tersebut.
Pengamat kebijakan publik menilai besarnya anggaran MBG yang mencapai Rp335 triliun dalam RAPBN 2026 membuka potensi penyalahgunaan dana jika tidak diawasi secara ketat. Kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana serta distribusi dinilai menjadi faktor utama meningkatnya kecurigaan publik.
Hingga kini, pemerintah belum memberikan penjelasan rinci terkait dugaan tersebut. Namun, desakan agar dilakukan audit menyeluruh terhadap program MBG terus menguat, terutama dari masyarakat sipil dan lembaga antikorupsi.
Sumber :
