Archipelagotimes.com Koalisi Pemuda Pemerhati Birokrasi menyoroti dugaan ketidakprofesionalan Kepala Sekolah SD Negeri 1 Langere Kabupaten Buton Utara dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pimpinan lembaga pendidikan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, kepala sekolah tersebut disebut selain menjabat sebagai kepala sekolah juga menjalankan peran sebagai asisten pribadi Ibu Bupati. Kondisi ini dinilai berdampak terhadap efektivitas pelaksanaan tugasnya di lingkungan sekolah.
Selain itu, kepala sekolah disebut jarang berada di SD Negeri 1 Langere dan lebih banyak berada di rumah jabatan (rujab). Komunikasi dengan para guru juga dikabarkan lebih sering dilakukan melalui sambungan telepon dibandingkan hadir langsung untuk melakukan pembinaan dan pengawasan di sekolah.
Koalisi Pemuda Pemerhati Birokrasi menilai seorang kepala sekolah seharusnya fokus menjalankan tugas kepemimpinan pendidikan, membangun kedisiplinan, serta memastikan proses belajar mengajar berjalan maksimal demi kepentingan siswa dan kualitas pendidikan.
Atas dasar itu, Koalisi Pemuda Pemerhati Birokrasi mendesak Bupati untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh serta mencopot Kepala Sekolah SD Negeri 1 Langere karena dianggap tidak profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala sekolah.
Koalisi juga meminta pemerintah daerah agar lebih serius dalam menempatkan pejabat di sektor pendidikan berdasarkan kapasitas, integritas, dan tanggung jawab, sehingga dunia pendidikan tidak dijadikan sekadar kepentingan birokrasi maupun kepentingan lain yang dapat mengganggu pelayanan pendidikan.
Koalisi Pemuda Pemerhati Birokrasi menegaskan bahwa apabila desakan tersebut tidak diindahkan oleh Bupati, maka pihaknya akan melaporkan persoalan tersebut kepada Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia ( BKN RI ) guna meminta evaluasi terhadap dugaan pelanggaran disiplin dan profesionalitas aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan publik.
